Berita

eva sundari/ist

PILPRES 2014

Eva Sundari: Secara Teknis, PDIP Bisa Saja Calonkan Sri Mulyani

SELASA, 08 NOVEMBER 2011 | 15:03 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Dalam menentukan calon presiden, PDI Perjuangan menetapkannya melalui mekanisme organisasi, yaitu dalam Rapat Koordinasi Nasional atau Rapat Kerja Nasional. Karena itu, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa saja menggunakan partai berlambang kepala banteng itu untuk running for RI-1 pada pemilihan presiden 2014 mendatang.

"(Syaratnya) dia mampu mempengaruhi beberapa provinsi dan DPC agar diusung. Tapi kalau kita bicara teknis. Jadi itu memang memungkinkan," kata fungsionaris DPP PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 8/11).

Tapi, tegas Eva, partainya adalah partai besar di negeri ini. Sebagai partai besar, masak tidak punya kader sendiri untuk diusung sebagai Capres.


"Jadi belum tentu bisa otomatis. Karena ini masalah kewibawan partai dan penghargaan terhadap kader. Masak (SMI) nggak ngapain-gapaian, hanya karena cari tumpangan (lalu didukung)," ungkapnya.

Bagaimana kalau mengusung SMI untuk Cawapres?

"(Dalam menentukan) Cawapres biasanya dihitung, agar bisa menambah suara kan? Karena PDIP sendiri toh tidak bisa. Sri Mulyani mau jamin apa, wong partainya juga kecil. Kita berhitung agak rasional," ungkapnya.

Dan yang lebih penting, kata mantan anggota Pansus Centurygate ini, partainya memilih opsi C, yang menyebutkan ada pelanggaran hukum dalam kasus bailot Bank Century. Dalam kasus ini, Sri Mulyani, yang berperan sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan disebut terlibat.

"Paling (partai) yang memilih opsi A (yang mau mendukung)," demikian Eva. [zul]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya