Berita

Genjot Dukungan Massa, Sri Mulyani Disarankan Lebih Sering ke Indonesia

SELASA, 08 NOVEMBER 2011 | 12:44 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Kasus bailot Bank Century bisa menjadi ancaman sekaligus peluang bagi mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani bila memang berniat running for RI-1 pada pemilihan presiden 2014 mendatang.

Menjadi ancaman, kalau kasus itu tidak dituntaskan, sehingga satu waktu bisa digunakan musuh politik untuk menyerang Sri Mulyani. Tapi sebaliknya, kasus yang juga melibatkan Wapres Boediono itu bisa menjadi amunisi Managing Director Bank Dunia untuk berkampanye, kalau memang kasus itu dituntaskan dan dia terbukti tidak terlibat.

"Dia harus memperbaiki persepsi publik bahwa dia bukan masalah dalam proses bailout Bank Century. Karena dalam politik perspespi yang lebih menentukan," kata pengamat politik dari 'The Indonesian Institute' Hanta Yudha saat ditanya apa tantangan Sri Mulyani bila maju pada 2014 mendatang.


Tantangan lainnya, Sri Mulyani sampai saat ini belum punya kendaraan atau partai politik. Padahal, untuk maju menjadi capres dan cawepres, terang Hanta, harus mendapatkan dukungan dari partai politik.

Bagaimana dengan Partai Serikat Rakyat Indonesia?

"Saya belum melihat tanda-tanda partai SRI ini punya prospek akan besar, seperti Partai Demokrat di tahuun 2004," ungkapnya saat dihubungi Rakyat Merdeka Online siang ini (Selasa, 8/11).

Elektabilitas dan akseptabilitas mantan petinggi IMF itu, juga harus mendapatkan perhatian. Karena sampai saat ini, Sri Mulyani belum mendapatkan dukungan massa yang kuat, seperti para tokoh lain, seperti Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Untuk menutupi lobang tersebut, dia menyarankan, Sri Mulyani yang saat ini tinggal di Amerika Serikat itu lebih sering lagi ke Indonesia.

"Jadi arahnya, melakukan strategi komunikasi politik yang, kalau pun belum political advertising-nya, tapi yang diharus dikembangkan political public relation untuk melakukan pendekatan publik," tandas Hanta. [zul]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya