Berita

IBAS/IST

PAPUA BERGEJOLAK

Komnas HAM Tak Pedulikan Pernyataan Ibas

SENIN, 07 NOVEMBER 2011 | 09:52 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Komnas HAM tidak mempedulikan pernyataan Sekjen DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono bahwa gejolak politik yang terjadi di Papua jauh dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Tentu semua lembaga menyampaikan prespektifnya masing-masing tentang Papua," kata komisioner Komnas HAM Nur Cholis kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Senin, 7/11).

Dan Komnas HAM, jelasnya, sudah mempublikasikan temuannya pada Jumat lalu bahwa memang ada dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat militer di tanah Cendrawasih tersebut. "Sandaran kami tentu adalah UU 39/1999. Karena ini prosesnya sedang berjalan, tentu kami sampaikan ada dugaan pelanggaran HAM," jelasnya.


Di antaranya, dugaan pelanggaran HAM itu adalah terkait tiga orang yang meninggal di Abepura tak lama setelah Kongres Rakyat Papua digelar. Selain itu, Komnas HAM juga mendapatkan laporan beberapa orang yang merasa hak-haknya diabaikan, seperti mendapat pemukulan dari aparat. "Itu setidak-tidaknya yang kami temukan," jelasnya.

Meski yakin menemukan ada dugaan pelanggaran HAM, Komnas HAM tampaknya tak berdebat dengan pihak-pihak yang menyangkal temuannya. Sebaliknya, dia menunggu semua kalangan bagaimana penanganan kasus itu di pengadilan di Jayapura.

"Saya kira semuanya sedang proses ya. Kita hanya berharap bahwa proses hukum yang di Jayapura itu berjalan fair. Dan nanti di situlah pembuktianya bagaimana opini yang berkembang selama ini," tandasnya. [zul]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya