Berita

Saleh husin/ist

Hanura: Poros Kebersamaan untuk Hancurkan Kesombongan Partai Besar Sudah Dibentuk

JUMAT, 04 NOVEMBER 2011 | 14:39 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Poros tengah yang beranggotakan PKB, PPP, PAN, PKS, Hanura dan Gerindra untuk melawan tiga partai besar Partai Demokrat, Golkar dan PDI Perjuangan terkait peningkatan ambang batas sudah terbentuk. Meski namanya adalah poros kebersamaan.

"Saya lebih senang menyebutnya dengan poros kebersamaan. Jadi ini, kita enam fraksi telah melakukan pertemuan-pertemuan untuk menyamakan persepsi dalam rangka pembahasan RUU Pemilu. Kita sudah melakukan pertemuan-pertemuan rutin," ungkap Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin kepada Rakyat Merdeka Online petang ini, (Jumat, 4/11).

Politisi yang menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP Hanura ini kembali menegaskan bahwa pembentukan poros kebersamaan untuk melawan Demokrat, Golkar, dan PDI Perjuangan, yang gencar menyuarakan peningkatan ambang batas perolehan suara minimal partai politik masuk parlemen dan penyempitan alokasi kursi daerah pemilihan. "Mereka hanya mau menang sendiri, tidak mau melihat kebersamaan," tegasnya.


Karena itu, poros kebersamaan itu berkomitmen mempertahankan apa yang diputuskan dalam rapat Badan Legislasi DPR sebelumnya. "Yaitu, PT (parliamentary treshold) 2,5 persen dan alokasi 3-10 (kursi) per dapil, berlaku secara nasional. Itu yang harus kita pertahankan," tandasnya.

Pernyataan berbeda disampaikan Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim. Dia menegaskan, sampai saat ini belum ada pembentukan poros tengah atau poros lainnya sebagai wadah enam partai. "Saya belum pernah dapat undangan untuk deklarasi itu. Belum ada pertemuan poros tengah," katanya kepada Rakyat Merdeka Online tadi pagi (Jumat, 4/11). [zul]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya