Berita

gun gun heryanto/IST

AMBANG BATAS PARLEMEN

Partai Kecil Bungkus Ketakutan dengan Alasan Selamatkan Suara Rakyat

JUMAT, 04 NOVEMBER 2011 | 13:38 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Alasan penolakan partai kecil dan menengah terkait dengan peningkatan batas perolehan suara minimal untuk masuk parlemen bahwa jutaan suara akan hilang, tidak terwakili di parlemen, tidak bisa diterima. Itu hanya alasan yang sengaja digunakan untuk membungkus ketidakpedean partai-partai itu dalam menghadapai kenaikan ambang batas parlemen.

Hal itu diungkap pengamat politik Gun Gun Heryanto saat dihubungi Rakyat Merdeka Online (Jumat, 4/11).

Menurutnya, ada solusi bila memang partai kecil dan menengah kuatir suara masyarakat tidak terwakili bila ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 4-5 persen dari sebelumnya hanya 2,5 persen. Yaitu, dengan membentuk konfederasi partai politik seperti di yang diterapkan Amerika Serikat.


"Di Amerika Serikat itu kan tidak hanya Partai Demokrat dan Partai Republik. Tapi di luar itu ada Partai Green dan lain-lain yang kecil. Tapi mereka berkonfederasi dengan partai besar yang seideologi," tukas Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute ini.

Dalam sistem konfederasi, partai politik memang harus berhitung sebelum Pemilu digelar. Bila memang dirasa tidak mampu menembus ambang batas, partai itu harus deklarasi sebelum Pemilu bergabung dengan partai besar.

"Memang sistem konfederasi belum diakomodir dalam RUU Pemilu. Tapi ini kan belum disahkan, jadi masih ada pergulatan. Ada kesemptan melakukan reformulasi (dengan mengusulkan sistem konfederasi)," tegasnya. [zul]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya