Berita

abdul hakim/ist

PKS ajak Partai Besar Bicara Politik Jangka Panjang

JUMAT, 04 NOVEMBER 2011 | 10:32 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Tiga partai besar Demokrat, Golkar, dan PDI Perjuangan yang selama ini ngotot menaikkan angka ambang batas melebihi 3 persen akan terus didekati agar memiliki kesepahaman dengan partai kecil dan menengah.

Hal itu dikatakan Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim saat dihubungi Rakyat Merdeka Online pagi ini (Jumat, 4/11).

"Artinya, kita jangan sampai bicara menang-menangan dan sebagainya. Ini demi keutuhan, kebersamaan, dan kesolidan sosial politik bangsa kita yang saat ini menghadapi persoalan besar ke depan. Saya kira mudah-mudahan partai besar itu memahami konteks masalahnya dan menerimanya," katanya.


Menurut hematnya, ketiga partai itu berpeluang sama membangun kesepahaman dengan partai yang ingin agar kenaikan ambang batas maksimal 3 persen. Artinya cukup naik 0,5 persen dari ambang batas pada Pemilu sebelumnya 2,5 persen.

Dalam pembicaraan dengan partai besar itu, dia mengatakan, PKS akan menawarkan konsep grand design dalam penyederhanaan partai politik secara jangka panjang.

"Solusinya kita rancang untuk jangka panjang ke depan, 15-20 tahun ke depan seperti apa sih format konstruksi parlemen kita. Jadi perlu ada grand design. Untuk 2014, cukup 3 persen, untuk 2019 5 persen. Kalau perlu itu menjadi salah satu item di dalam terjadinya penyederhanaan bertahap dan jangka panjang," tandasnya. [zul]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Kebijakan Energi Harus Seimbang dengan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 08:05

Lewat Seminar di Wonosobo, Jateng Nyatakan Perang Terhadap Hoaks

Minggu, 26 April 2026 | 07:36

Jemaah Haji Diminta Selalu Bawa Kartu Nusuk dan Dokumen Resmi

Minggu, 26 April 2026 | 07:32

Menkop Optimistis Kopdes Perkuat Ekonomi Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 07:03

Narkoba Melahirkan Rezim TPPU

Minggu, 26 April 2026 | 06:42

KH Imam Jazuli: Kiai Transformatif Cum Saudagar Gagasan

Minggu, 26 April 2026 | 06:23

Pertemuan Prabowo-Kapolri Mengandung Makna Kebangsaan Mendalam

Minggu, 26 April 2026 | 06:03

Satu Keluarga dengan Lima Nyawa Melayang di Barito Utara

Minggu, 26 April 2026 | 05:48

Tanpa Kubu Tetap

Minggu, 26 April 2026 | 05:13

Pertemuan Menhan dengan Para Jenderal Bukan Sekadar Temu Kangen

Minggu, 26 April 2026 | 05:09

Selengkapnya