Berita

Tuding Partai Kecil Tak Pede, Nasdem Siap Ambang Batas 5 Persen

RABU, 02 NOVEMBER 2011 | 11:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Sampai saat ini sejumlah partai menengah dan kecil menolak kenaikan ambang batas parlemen menjadi 4 persen seperti disampaikan Partai Demokrat. Tapi tidak bagi Partai Nasdem. Partai ini bahkan siap dengan ambang batas 5 persen, sesuai dengan usul Golkar dan PDI Perjuangan.

"Setuju 5 persen. Karena semangat bikin parliamentary treshold itukan ingin membatasi partai politik. Memang demokrasi itu akan berjalan sehat kalau partai politik itu juga tidak terlalu banyak," kata Sekjen DPP Partai Nasdem Ahmad Rofiq kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.

Nah, menurutnya, menaikkan ambang batas merupakan mekanisme yang paling demokratis untuk membatasi jumlah partai politik. Bila sebelumnya ambang batas 2,5 persen sudah diuji, jadi kalau hari ini ada pembahasan perubahan parliamentary treshold paling tidak harus dinaikkan 100 persen.


"Artinya masyarakat akan menguji seberapa besar daya juang partai-partai itu untuk meraih simpati masyarakat," jelasnya.

Rofiq tidak menerima alasan partai politik yang menolak kenaikan ambang batas dimana akan menghilangkan suara rakyat. Karena, pada 2009 dengan ambang batas 2,5 persen, diperkirakan hampir 20 juta suara hilang, tidak memiliki wakil di parlemen.

"Itukan alasan mengada-ada dari ketidakpedean partai-partai politik. Apa bedanya pemberlakukan parliamentary treshold 2,5 persen dulu diwajibkan. Kan banyak juga suara-suara hilang. Ada 17 partai yang hangus gara-gara tidak lolos parliamentary treshold. Nah sekarang mau dinaikkan mereka buru-buru menolak. Mestinya masyarakat itu diajarkan tentang membangun demokrasi yang sehat, bukan akal-akalan," tandasnya. [zul]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Kebijakan Energi Harus Seimbang dengan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 08:05

Lewat Seminar di Wonosobo, Jateng Nyatakan Perang Terhadap Hoaks

Minggu, 26 April 2026 | 07:36

Jemaah Haji Diminta Selalu Bawa Kartu Nusuk dan Dokumen Resmi

Minggu, 26 April 2026 | 07:32

Menkop Optimistis Kopdes Perkuat Ekonomi Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 07:03

Narkoba Melahirkan Rezim TPPU

Minggu, 26 April 2026 | 06:42

KH Imam Jazuli: Kiai Transformatif Cum Saudagar Gagasan

Minggu, 26 April 2026 | 06:23

Pertemuan Prabowo-Kapolri Mengandung Makna Kebangsaan Mendalam

Minggu, 26 April 2026 | 06:03

Satu Keluarga dengan Lima Nyawa Melayang di Barito Utara

Minggu, 26 April 2026 | 05:48

Tanpa Kubu Tetap

Minggu, 26 April 2026 | 05:13

Pertemuan Menhan dengan Para Jenderal Bukan Sekadar Temu Kangen

Minggu, 26 April 2026 | 05:09

Selengkapnya