Berita

Tuding Partai Kecil Tak Pede, Nasdem Siap Ambang Batas 5 Persen

RABU, 02 NOVEMBER 2011 | 11:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Sampai saat ini sejumlah partai menengah dan kecil menolak kenaikan ambang batas parlemen menjadi 4 persen seperti disampaikan Partai Demokrat. Tapi tidak bagi Partai Nasdem. Partai ini bahkan siap dengan ambang batas 5 persen, sesuai dengan usul Golkar dan PDI Perjuangan.

"Setuju 5 persen. Karena semangat bikin parliamentary treshold itukan ingin membatasi partai politik. Memang demokrasi itu akan berjalan sehat kalau partai politik itu juga tidak terlalu banyak," kata Sekjen DPP Partai Nasdem Ahmad Rofiq kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.

Nah, menurutnya, menaikkan ambang batas merupakan mekanisme yang paling demokratis untuk membatasi jumlah partai politik. Bila sebelumnya ambang batas 2,5 persen sudah diuji, jadi kalau hari ini ada pembahasan perubahan parliamentary treshold paling tidak harus dinaikkan 100 persen.


"Artinya masyarakat akan menguji seberapa besar daya juang partai-partai itu untuk meraih simpati masyarakat," jelasnya.

Rofiq tidak menerima alasan partai politik yang menolak kenaikan ambang batas dimana akan menghilangkan suara rakyat. Karena, pada 2009 dengan ambang batas 2,5 persen, diperkirakan hampir 20 juta suara hilang, tidak memiliki wakil di parlemen.

"Itukan alasan mengada-ada dari ketidakpedean partai-partai politik. Apa bedanya pemberlakukan parliamentary treshold 2,5 persen dulu diwajibkan. Kan banyak juga suara-suara hilang. Ada 17 partai yang hangus gara-gara tidak lolos parliamentary treshold. Nah sekarang mau dinaikkan mereka buru-buru menolak. Mestinya masyarakat itu diajarkan tentang membangun demokrasi yang sehat, bukan akal-akalan," tandasnya. [zul]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya