RMOL. Pemberian dana bantuan oleh PT Freeport kepada aparat polisi yang menjaga areal pertambangan oleh perusahaan asal Amerika Serikat tersebut bisa mengarah pada politik adu domba antara aparat keamanan dengan rakyat Papua, khususnya buruh yang didiskriminasi, maupun rakyat di sekitar perusahaan yang mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia tersebut.
Hal itu diungkap Ketua Presidium Indonesian Police Watch, yang juga deklarator Komite Pengawas KPK, Neta S Pane pagi ini (Minggu, 30/10).
Karena itu, Neta meminta KPK mendesak aktivitas PT Freeport dihentikan dan diusir dari Papua. Karena cenderung mengarah kepada praktik-praktik politik adu domba, devide et ampera, seperti yang dilakukan kaum kolonialis Belanda dulu.
"Sejak awal Freeport sebenarnya sudah melakukan manipulasi dengan mengatakan yang mereka tambang adalah tembaga, padahal yang mereka keruk sesungguhnya adalah emas dan bukan mustahil juga uranium. Karena biang keroknya adalah Freeport, agar Papua aman, kegiatan Freeport harus dimoratorium dan dihentikan," tandasnya.
Ihwal bantuan ini sudah diakui oleh kedua belah pihak. PT Freeport menyatakan mengalokasikan dana 14 juta dolar AS atau sebesar Rp 1,4 miliar per empat bulan kepada Polri. Sedangkan Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengakui dana itu untuk biaya makan anggota Polri di Papua.
[zul]
