Berita

Sutan Bhatoegana/ist

Tak Mau Diancam PAN dan PKB, Demokrat Ngotot Ambang Batas 4 Persen

JUMAT, 28 OKTOBER 2011 | 09:32 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Sekretariat Gabungan Partai Politik pendukung pemerintah SBY-Boediono dibentuk untuk mengamankan kebijakan pemerintah, terutama di legislatif,  yang berkaitan dengan kebijakan pro poor, pro growth, pro environmental, dan pro job.
Rakyat Merdeka Online pagi ini, (Jumat, 28/10).

"Jadi antara kebijakan (pemerintah) dan politik partai itu harus dipisahkan. (Setgab) bukan untuk upaya Pemilu nanti kita join lagi. Kesimpulan saya, utamakan kepentingan rakyat," tegasnya lagi.

Partai Demokrat mendukung penyederhanaan partai. Agar partai apa pun nanti yang jadi pemerintah setelah pemilihan umum 2014 bisa lebih efektif dalam membuat prorgram-program pro rakyat.


Apakah itu artinya Demokrat tidak menghiraukan permintaan partai koalisi seperti PAN dan PKB?

"Bukan tidak menghiraukan. Kami itu sudah firm 4 persen. Tapi kan tidak harga mati. Bermusyawarah boleh. Tapi tidak boleh main ancam (bubarkan Setgab). Kita tidak mau seperti itu. Silakan saja kita berdialog," ungkapnya.

Karena itu, sambung Sutan, Demokrat masih terbuka untuk mengadakan dialog dengan partai koalisi lainnya. Tapi, saat ditanya kapan akan digelar Rapat Setgab, Sutan mengaku tak tahu. "Saya lagi di Dapil ini, di Medan,"  elaknya.

PAN dan PKB mengancam akan membubarkan Setgab kalau Demokrat tetap memaksakan ambang batas parlemen 4 persen. Bagi PKB dan PAN, ambang batas parlemen pada pemilu 2014 mendatang maksimal 3 persen, naik 0,5 persen dari Pemilu sebelumnya. [zul]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya