Berita

Sutan Bhatoegana/ist

Tak Mau Diancam PAN dan PKB, Demokrat Ngotot Ambang Batas 4 Persen

JUMAT, 28 OKTOBER 2011 | 09:32 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Sekretariat Gabungan Partai Politik pendukung pemerintah SBY-Boediono dibentuk untuk mengamankan kebijakan pemerintah, terutama di legislatif,  yang berkaitan dengan kebijakan pro poor, pro growth, pro environmental, dan pro job.
Rakyat Merdeka Online pagi ini, (Jumat, 28/10).

"Jadi antara kebijakan (pemerintah) dan politik partai itu harus dipisahkan. (Setgab) bukan untuk upaya Pemilu nanti kita join lagi. Kesimpulan saya, utamakan kepentingan rakyat," tegasnya lagi.

Partai Demokrat mendukung penyederhanaan partai. Agar partai apa pun nanti yang jadi pemerintah setelah pemilihan umum 2014 bisa lebih efektif dalam membuat prorgram-program pro rakyat.


Apakah itu artinya Demokrat tidak menghiraukan permintaan partai koalisi seperti PAN dan PKB?

"Bukan tidak menghiraukan. Kami itu sudah firm 4 persen. Tapi kan tidak harga mati. Bermusyawarah boleh. Tapi tidak boleh main ancam (bubarkan Setgab). Kita tidak mau seperti itu. Silakan saja kita berdialog," ungkapnya.

Karena itu, sambung Sutan, Demokrat masih terbuka untuk mengadakan dialog dengan partai koalisi lainnya. Tapi, saat ditanya kapan akan digelar Rapat Setgab, Sutan mengaku tak tahu. "Saya lagi di Dapil ini, di Medan,"  elaknya.

PAN dan PKB mengancam akan membubarkan Setgab kalau Demokrat tetap memaksakan ambang batas parlemen 4 persen. Bagi PKB dan PAN, ambang batas parlemen pada pemilu 2014 mendatang maksimal 3 persen, naik 0,5 persen dari Pemilu sebelumnya. [zul]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya