Jenderal Prabowo Masih Dihantui Isu Pelanggaran HAM

RMOL. Selain Partai Golkar yang akan mengusung ketua umumnya, Aburizal Bakrie, Partai Gerindra juga, bahkan sejak jauh-jauh hari, memutuskan akan mengajukan Ketua Dewan Pembina partai tersebut, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden pada 2014 mendatang. Seperti Ical, sapaan Aburizal Bakrie, Prabowo juga memiliki tantangan.

"Kita tahu ya tantangannya terkait dengan HAM. Diduga (terlibat) pelanggaran HAM. Dan ini menjadi tantangan, terutama bila hubungan dengan internasional atau asing kalau dia jadi presiden," kata pengamat politik Hanta Yudha kepada Rakyat Merdeka Online kemarin, (Kamis, 27/10).

Karena itu menurut Hanta, tak ada cara lain, Prabowo harus menyelesaikan kasus itu kalau mau maju menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin negeri ini. Kalau tidak dituntaskan, isu pelanggaran HAM ini akan digunakan pihak lawan untuk menyerang Prabowo.

"Yang bisa dilakukan Prabowo adalah lagi-lagi menyelesaikan kasus itu. Dia tuntaskan masalah itu. Sehingga dia bisa maju dengan baik. Dan publik akan menerima dia sudah tidak terkait lagi dengan pelanggaran HAM," ujar peneliti The Indonesian Institute ini.

Berbeda dengan Ical, dimana Partai Golkar memiliki banyak tokoh, di Gerindra Prabowo tidak punya tantangan dari tokoh lain. Karena itu pencalonan Prabowo dari Gerindra akan mulus, apalagi memang sejak awal sudah disiapkan Gerindra. Tapi, tantangan berikutnya adalah apakah Gerindra lolos dan memenuhi syarat untuk bisa mengajukan Capres.

"Kalau Golkar agak aman. Tapi kalau Gerindra persentasenya kita belum tahu. Nanti kan ada presidensial treshold. Kalau dia tidak bisa melampaui itu, tantangan lainnya dia harus melakukan komunikasi dengan partai politik lainnya," beber Hanta.

Nah, sama dengan Ical, Prabowo yang juga mantan Danjen Kopassus itu memiliki kekuatan kapital dan gagasan ekonomi kerakyatan. Tapi, katanya, gagasan itu harus dikomunikasikan dengan baik kepada publik. Karena itu yang harus dikembangkan saat ini adalah political public relation ketimbang political advertising.
[zul]