Heru Lelono: Presiden Tidak Khawatir Demo 28 Oktober 2011

RMOL. Presiden SBY tidak khawatir terhadap ancaman sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang akan melakukan demo besar-besaran 28 Oktober 2011.

 â€œSilakan saja demo. Ini kan negara demokrasi. Pemerintah me­lindungi hak-hak kebebasan mengemukakan pendapat. Tidak ada yang melarang, asalkan dila­ku­kan sesuai aturan yang ada,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Heru Lelono, kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, ke­marin.

Sebelumnya, Sekretaris Jen­de­ral Gerakan Mahasiswa (Gema) Kosgoro Dian Assafri menga­ta­kan, aksi besar-besaran yang akan dilakukan pada 28 Oktober 2011 diperkirakan dihadiri 142 or­ga­nisasi kepemudaan dan ke­ma­ha­siswaan. “Masing-masing or­ga­nisasi pesertanya 1.000 orang,” ujar Dian, Senin (24/10).

Rencananya, lanjut Dian, para pengunjuk rasa akan menggelar aksi di depan Istana Negara Jakarta untuk memperingati dua tahun kinerja pemerintahan SBY-Boediono. “Ini sebagai evaluasi agar pe­merintah bisa mawas diri,” tegasnya.

Heru Lelono selanjutnya me­nga­­takan, aksi tersebut hen­dak­nya dilakukan dengan tertib. Se­bab, negara demokrasi hanya men­jamin kebebasan untuk ber­bicara, bukan kebebasan untuk berbuat apa saja.

“Kebebasan berbuat apa saja tidak ada di negara mana pun. Ada batasan-batasan dan aturan yang harus ditaati saat melaku­kan demo,” tuturnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa Presiden tidak melaku­kan apa-apa untuk mencegah demo ter­sebut?

Presiden tidak bisa melakukan apa-apa. Ini kan negara de­mok­ratis. Siapa pun presidennya tidak akan bisa membendung ke­be­basan berpendapat. Sebab, kon­stitusi kita melindungi hak-hak tesebut.

Apakah masalah ini sudah di­bahas dalam rapat kabinet?

Tidak ada sama sekali ada pem­bicaraan secara khusus de­ngan menteri-menteri. Soalnya, untuk menjaga keamanan dan ke­ter­tiban itu tidak usah dipe­rin­tahkan lagi oleh Presiden. Itu oto­matis menjadi tugasnya aparat ke­amanan.

Barangkali Presiden memba­has­nya secara internal dan ter­tutup?

Kami tidak pernah membahas, karena tidak pernah secara khu­sus ada yang melaporkan itu. Tapi kalau sudah diberitakan di media massa, pastinya beliau tahu. Tapi hal-hal seperti itu nggak perlu dikhawatirkan.

Masa nggak khawatir sih?

Ya, tidak. Seperti yang saya ka­takan tadi. Demo-demo itu kan su­dah dilindungi Undang-Un­dang. Cuma Presiden meng­ingat­kan, demokrasi yang baik harus juga taat dengan aturan-aturan hukum.

Silakan mengeluarkan penda­pat. Tapi mengeluarkannya de­ngan baik sesuai dengan misinya. Yang paling penting adalah apa yang kita niatkan itu tidak me­rugikan pihak lain. Nggak boleh seenaknya.

Demo selalu memacetkan ja­lan, tanggapan Anda?

Ini yang perlu dihindari. Ja­ngan memacetkan jalanan. Kalau orang kaya sih nggak apa apa, bi­sa berhenti di mana saja, seperti kafe. Tapi bagaimana dengan tu­kang ojek, pekerja yang mema­kai motor. Pasti mereka nggak bisa le­wat dan harus berputar nggak ka­ruan, sehingga ongkos­nya le­bih banyak lagi.

Perlu diingatkan, demo-demo diperbolehkan, tapi tetap dalam ta­taran aturan. Itu harus dipah­a­mi. Tan­pa pemahaman seperti itu, de­monstran bisa khilaf. Itu bisa me­langgar hak orang lain. Ja­ngan lu­pa mengeluarkan pen­dapat juga ha­­rus melindungi hak-hak orang lain.

Sejumlah politisi Senayan me­minta pemerintah tidak meng­anggap enteng aksi ter­sebut, tang­gapn Anda?

Salah satu hal penting dalam me­nyampaikan aspirasi, yakni unjuk rasa itu jangan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan golongan atau kelompok ter­tentu. Kalau politisi biasanya ber­ma­nuver dan memanfaatkan ke­ada­an.

Bung Karno mengatakan, po­litik bangsa kita itu ber­da­sarkan permusyawaratan, perwakilan, dan mufakat. Namun, yang ter­jadi sekarang hanya per­mu­sya­waratan dan perwakilan saja. Sudah ketuk palu pun, ada saja yang tidak mufakat.

Kondisi inilah yang membuat masyarakat merasa tidak ter­wa­kili. Sebagai bagian dari ma­sya­rakat, saya pun ingin me­nun­tut partai politik. Sebab, kalau ingin berdemokrasi dengan baik, par­tai politik kita harus baik.

Kenapa Anda bilang belum baik?

Buktinya, masyarakat masih bi­ngung menaruh aspirasinya di ma­na. Kalau masyarat sudah punya tempat untuk menyam­paikan aspirasi, mereka tidak akan menyampaikannya di jalan. Makanya jangan menyalahkan masyarakat kalau mereka turun ke jalan.   [rm]

Salah satu hal penting dalam me­nyampaikan aspirasi, yakni unjuk rasa itu jangan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan golongan atau kelompok ter­tentu. Kalau politisi biasanya ber­ma­nuver dan memanfaatkan ke­ada­an.

Bung Karno mengatakan, po­litik bangsa kita itu ber­da­sarkan permusyawaratan, perwakilan, dan mufakat. Namun, yang ter­jadi sekarang hanya per­mu­sya­waratan dan perwakilan saja. Sudah ketuk palu pun, ada saja yang tidak mufakat.

Kondisi inilah yang membuat masyarakat merasa tidak ter­wa­kili. Sebagai bagian dari ma­sya­rakat, saya pun ingin me­nun­tut partai politik. Sebab, kalau ingin berdemokrasi dengan baik, par­tai politik kita harus baik.

Kenapa Anda bilang belum baik?

Buktinya, masyarakat masih bi­ngung menaruh aspirasinya di ma­na. Kalau masyarat sudah punya tempat untuk menyam­paikan aspirasi, mereka tidak akan menyampaikannya di jalan. Makanya jangan menyalahkan masyarakat kalau mereka turun ke jalan.   [rm]