Berita

ical

Masyarakat juga Tahu Fadel Dicopot atas Usul Ical

MINGGU, 23 OKTOBER 2011 | 10:18 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Untuk pos kementerian yang menjadi 'jatah' partai politik koalisi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya menempatkan seseorang berdasarkan usulan dari partai politik.

"Kalau Pak SBY, kan hanya melaksanakan apa yang dimintakan partai. Saya meyakini 100 persen bahwa sesungguhnya menteri dari partai lain, partai koalisi, itu diusulkan oleh partai-partai yang bersangkutan," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini, (Minggu, 23/10).

Hal itu ia katakan menanggapi polemik pencopotan Fadel Muhammad dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena itu, menurutnya, lebih baik pencopotannya ini ia tanyakan langsung ke Ketua DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Dikatakan Herman, Presiden hanya menentukan nama untuk menteri dari Demokrat dan dari kalangan profesional. Sedangkan dari partai politik, Presiden hanya menerima.


"Loh iya. Kalau (menteri) yang profesional dan (menteri) dari Demokrat, memang beliau (SBY) yang menentukan. Tapi kalau itu menjadi jatah partai, dimintakan kepada partai yang bersangkutan dong. Tidak mungkin Pak SBY mengambil sikap sendiri atas menteri-menteri dari partai tertentu," tegasnya.

Karena itu menurutnya, pencoptan Fadel ini tidak perlu menjadi gaduh. Karena, semua orang punya potensi tak terkecuali Fadel. Dan potensi itu bisa dituangkan dimana saja.

"Saya kira namanya kita punya potensi kemampuan, power, intelektualitas, di mana saja berkiprah, dimana saja bisa berbuat. Tinggal memang itu (pencopotan) sudah keputusan partai, ya sudah. Dan masyarakat juga mengerti," tandasnya. [zul]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Kebijakan Energi Harus Seimbang dengan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 08:05

Lewat Seminar di Wonosobo, Jateng Nyatakan Perang Terhadap Hoaks

Minggu, 26 April 2026 | 07:36

Jemaah Haji Diminta Selalu Bawa Kartu Nusuk dan Dokumen Resmi

Minggu, 26 April 2026 | 07:32

Menkop Optimistis Kopdes Perkuat Ekonomi Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 07:03

Narkoba Melahirkan Rezim TPPU

Minggu, 26 April 2026 | 06:42

KH Imam Jazuli: Kiai Transformatif Cum Saudagar Gagasan

Minggu, 26 April 2026 | 06:23

Pertemuan Prabowo-Kapolri Mengandung Makna Kebangsaan Mendalam

Minggu, 26 April 2026 | 06:03

Satu Keluarga dengan Lima Nyawa Melayang di Barito Utara

Minggu, 26 April 2026 | 05:48

Tanpa Kubu Tetap

Minggu, 26 April 2026 | 05:13

Pertemuan Menhan dengan Para Jenderal Bukan Sekadar Temu Kangen

Minggu, 26 April 2026 | 05:09

Selengkapnya