Berita

sri bintang/ist

Inilah Alasan Sri Bintang Pamungkas Menolak Ide Pemerintahan Sementara Sipil-Militer

SENIN, 17 OKTOBER 2011 | 08:13 WIB | LAPORAN:

RMOL. Dengan tegas tokoh oposisi Sri Bintang Pamungkas menolak gagasan pemerintahan sementara berbentuk persatuan sipil dan militer untuk menggentikan rezim SBY-Boediono.

Saat berbincang dengan Rakyat Merdeka Online, Minggu malam (16/10), mantan tahanan politik di era Soeharto ini mengemukakan berbagai alasan mengapa dia menolak pemerintahan militer atau pemerintahan yang terdiri dari sipil dan militer sebagaimana digagas Haris Rusly Cs dan Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto Cs.

Pertama, kata Sri Bintang, tidak pernah ada negara maju yang pemerintahannya dipegang militer, kecuali pasca Perang Dunia II ketika Perancis dipimpin Charles de Gaule dan Amerika Serikat dipimpin Jenderal Eisenhower. Kedua, pada pemerintahan militer selalu ada pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang serius, terutama terhadap rakyat kecil.


Ketiga, Sri Bintang mengingatkan, tugas militer adalah hanya mempertahankan negara dari musuh atau serangan asing, dan bukan untuk berpolitik. Keempat, dwi-fungsi ABRI atau TNI sudah jelas-jelas ditolak rakyat.

"Saudara Haris Rusly tidak tahu sejarah penderitaan rakyat di bawah rezim militer dan perjuangan kemerdekaan RI," demikian Sri Bintang. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya