Berita

Sharif Cicip Sutardjo

Wawancara

WAWANCARA

Sharif Cicip Sutardjo: Itu Hak Ketua Umum Kami Berbicara dengan Presiden

SENIN, 17 OKTOBER 2011 | 01:14 WIB

RMOL. Reshuffle kabinet hendaknya berorientasi terhadap proses pembangunan di Indonesia bisa berjalan secara maksimal. Ini demi  kesejahteraan rakyat.

“Itulah tujuan Partai Golkar. Kami lebih mementingkan proses ini untuk kesejahteraan rakyat,” tandas Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Sharif Cicip Sutardjo, ke­pada Rakyat Merdeka, di ruang kerjanya di Gedung Ariobimo Central, Jakarta.

Soal siapa orang yang bisa men­jalankan itu, menurut Cicip, Presi­den punya hak prerogatif untuk memilih pembantunya da­lam men­jalankan roda peme­rin­tahan.

“Serahkan saja kepada Pak Pre­siden mengenai bagaimana cara dan siapa orangnya,” ujar­nya.

Berikut kutipan selengkapnya;


Strategi pembangunan se­per­ti apa yang diberikan Gol­kar ke­pada Presiden?

Kami sudah punya pandangan. Tapi kami belum dibicarakan sam­­pai ke arah itu kepada Pre­siden SBY.


Apa yang disampaikan Gol­kar ketika bertemu SBY, Ka­mis lalu?

Semua yang disampaikan dan diungkapkan Pak SBY kepada media, itulah hasil pembicaraan Pak SBY dengan ketua-ketua umum partai politik. Tidak ada hal khusus yang dibicarakan de­ngan partai kami.


Golkar memberikan masu­kan kepada SBY?

Mengenai hal tersebut, saya ti­dak mengerti ya. Karena itu ada­lah pembicaraan internal Ke­tua Umum Partai Golkar dengan Pak SBY. Silakan tanya kepada Pak Ical ya.


Nama Anda dikabarkan ma­suk kebinet, apa tanggapan­nya?

Saya sudah dengar itu. Namun belum pernah ngomong, itu hak­nya Ketua Umum kami berbicara dengan Presiden. Kami di Partai Golkar menye­rah­kan sepenuhnya masalah re­shuffle kepada Pre­si­den. Karena reshuffle merupakan hak prero­gatif Presiden.


Apa sudah ada rapat internal di dalam Golkar membahas re­shuffle?

Tidak ada. Reshuffle itu uru­san Ketua Umum Pak Aburizal Bakrie. Kalau ada biasanya juga akan didiskusikan.


Apa sudah ada rapat internal di dalam Golkar membahas re­shuffle?

Tidak ada. Reshuffle itu uru­san Ketua Umum Pak Aburizal Bakrie. Kalau ada biasanya juga akan didiskusikan.


Sebaiknya Presiden SBY me­milih orang profesional masuk Kabinet?

Lebih baik SBY ambil profe­sio­nal. Jangan anggap partai itu tidak profesional. Kita di Golkar apa yang tidak kami punya mu­lai dari profesor, Ketua-Ketua Lem­baga Riset, mantan-mantan Ketua HMI semua ada di Golkar.


Termasuk Anda masuk kate­gori profesional?

Saya punya background eko­nomi, pengusaha, pernah me­mim­­pin organisasi Himpunan Pengu­saha Muda Indonesia (HIPMI) Pu­sat, memimpin Ka­mar Dagang Indo­nesia (Kadin) selama lima belas tahun. Apa lagi yang tidak profesional.


Partai Anda meminta jatah men­terinya ditambah?

Intinya, kami gudangnya pu­nya orang-orang profesional. Biar­kan Pak SBY yang menilai. Saya sebel saja apabila ada orang ngomong hanya dari partai se­kumpulan yang isi politikus tidak punya pe­ngalaman.   [rm]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya