Berita

Laode Ida

Wawancara

WAWANCARA

Laode Ida: Nazar Bilang Pejabat Teras Terlibat Mafia Anggaran

RABU, 12 OKTOBER 2011 | 06:21 WIB

RMOL. Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin mengungkapkan ada pejabat teras yang terlibat mafia anggaran.

Hal ini disampaikan Naza­ruddin saat pertemuan dengan rombongan Posko Pengaduan Mafia Anggaran (P2MA) di Markas Brimob, Kelapa Dua, De­­pok, Jumat (7/10).

“Saya dan rombongan P2MA menemui Nazar untuk meminta informasi seputar praktik mafia anggaran di DPR, termasuk di Badan Anggaran,” ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

“Sejumlah nama baru yang diungkapkan Nazar makin me­nyadarkan saya kalau jaringan mafia anggaran yang mengge­rogoti APBN sangat kuat dan mengerikan,” tambahnya.

Berikut kutipan selengkapnya:


Siapa pejabat teras itu?

Janganlah, tidak etis menye­but­kan namanya. Yang jelas, Nazar bilang selain ada pejabat teras, sejumlah pengusaha, anggo­ta parlemen, pejabat ek­sekutif terlibat mafia anggaran.


Apakah nama-nama itu po­puler di publik?

Saya tidak bisa menyebutkan nama-nama itu. Ini persoalan etika.


Apakah nama itu sudah per­nah disebutkan sebelumnya?

Ada sejumlah nama yang sering disebut Nazar. Tapi ada sebagian yang belum pernah

disebutkan. Makanya saya pun kaget. Bagi saya nama-nama itu tidak asing.


Apakah Nazar menyebut instansi atau lembaga tertentu?

Menurut Nazar, salah satu instansi yang digerogoti mafia anggaran adalah Kemendiknas. Di sana ada pemain besar yang mengatur semua proyek dan ni­lai­nya mencapai triliunan rupiah.


Tujuaan Anda mendatangai Nazar hanya untuk menggali informasi seputar nama-nama itu?

Tidak spesifik untuk itu. Tujuan kami mendatangi Nazar adalah untuk mendapat back­ground soal praktek mafia. Back­ground tersebut akan kami gu­na­kan untuk strategi P2MA dalam membongkar mafia anggaran.

Setelah lengkap, fakta dan data-data mengenai praktek ha­ram tersebut akan kami sampai­kan ke penegak hukum. Selain itu, kami juga akan memberi sejumlah rekomendasi kepada para pembuat kebijakan untuk perbaikan pengelolaan anggaran.


Tujuaan Anda mendatangai Nazar hanya untuk menggali informasi seputar nama-nama itu?

Tidak spesifik untuk itu. Tujuan kami mendatangi Nazar adalah untuk mendapat back­ground soal praktek mafia. Back­ground tersebut akan kami gu­na­kan untuk strategi P2MA dalam membongkar mafia anggaran.

Setelah lengkap, fakta dan data-data mengenai praktek ha­ram tersebut akan kami sampai­kan ke penegak hukum. Selain itu, kami juga akan memberi sejumlah rekomendasi kepada para pembuat kebijakan untuk perbaikan pengelolaan anggaran.


Bagaimana jaringan mafia anggaran bekerja?

Modus mafia anggaran tidak jauh berbeda dari yang kita ke­tahui selama ini. Semua tender yang dimenangkan seseorang dalam proyek kementerian bia­sanya sudah diatur. Cara main­nya, pejabat di kementerian ter­lebih dahulu bertemu dengan pengusaha dan anggota dewan, sebelum proyek itu berjalan.

Pola-pola seperti ini, sebenar­nya sudah lama terjadi. Bahkan, beberapa tahun lalu saya pernah mengungkap masalah itu dalam buku saya. Ternyata, regulasi dan sistem yang kita bangun belum juga mampu mengatasi hal tersebut.  


Soal isu miring seputar pem­bentukan P2MA, bagaimana tanggapan Anda?

Ah, saya nggak menggubris hal itu. Saya dibilang cari sensasi, cari panggung dan sebagainya. Saya nggak peduli. Seperti yang saya bilang tadi, beberapa tahun lalu saya sudah menulis buku soal praktik mafia anggaran.

Kalau ada yang tidak suka atau tidak setuju, ya silakan saja. Kami tetap jalan. P2MA bukan untuk kejahatan, bukan untuk kepen­tingan pribadi. Saya nggak ada urusan dengan popularitas.   [rm]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya