Berita

syarif hasan/ist

Syarief Hasan: PKS Harus Berani Tentukan Sikap Dukung Pemerintah atau Keluar

SELASA, 11 OKTOBER 2011 | 16:38 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOL. Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terus melempar wacana negatif seputar isu reshuffle membuat geram Partai Demokrat.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarif Hasan, meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berani menentukan sikap, apakah sebagai partai pendukung pemerintah (koalisi) atau oposisi. Bila memilih keluar dari pemerintah, PKS harus jantan menyuruh menteri-menterinya segera mengundurkan diri.

"Apa yang dilakukan PKS telah mencenderai arti dari sebuah koalisi. Sangat  tidak santun dan melangkahi hak preogratif Presiden SBY," kata Syarif Hasan kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 11/10).


Selama ini, kata Syarif Hasan, PKS menggunakan cara berpolitik yang tidak santun dan memberikan contoh yang tidak baik bagi demokrasi di tanah air. Berbagai pernyataan politisi PKS menunjukkan dan menganggap dirinya seolah-olah oposisi, bahkan lebih keras dari pada oposisi.

Di sisi lain, PKS justru tetap menginginkan posisi menteri yang ada di kabinet tidak di usik-usik. PKS benar-benar menggunakan standar ganda dan membahayakan bagi berjalannya roda pemerintah.

"Mereka tidak tahu apa, kalau reshuffle itu preogratifnya Presiden," kata Syarif.

Dengan tegas, Syarief menantang PKS untuk berani menentukan sikap. Kalau PKS pilih mau keluar dari koalisi, maka PKS harus berani menarik seluruh menterinya dari jajaran kabinet.

"Itu namanya jantan," tegas Syarif, yang juga Sekretaris Setgab Koalisi.

Syarif menambahkan, PKS juga tidak perlu mengancam-ancam SBY.

"Itu sama namanya dengan mengancam rakyat Indonesia dan ini menjadi prilaku politik yang tidak bagus. Kita jangan bicara soal demokrasi, dari sisi kultur ketimuran saja, apa yang dilakukan PKS tidak etis," demikian Syarif. [ysa]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya