Berita

ist

Inilah Sepuluh Raport Merah SBY-Boediono

SABTU, 08 OKTOBER 2011 | 19:06 WIB | LAPORAN:

RMOL. Usia pemerintahan SBY-Boediono tak lama lagi genap dua tahun. Selama itu pula pemerintah masih jalan di tempat. Kinerja pemerintahan SBY-Boediono buruk alias berapor merah.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, dalam diskusi bertajuk Evaluasi Dua Tahun SBY-Boediono di Cafe
D'resto Pasar Festival, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, (Sabtu, 8/10).

Menurutnya, dari hasil riset yang dilakukan lembaganya beberapa waktu lalu, setidaknya ditemukan sepuluh nilai merah dalam rapor kepemimpinan SBY-Boediono.

Menurutnya, dari hasil riset yang dilakukan lembaganya beberapa waktu lalu, setidaknya ditemukan sepuluh nilai merah dalam rapor kepemimpinan SBY-Boediono.

Pertama, masih banyak kementerian asuhannya yang saat ini terlibat skandal korupsi. Misalnya di Kemenakertrans, Kemendiknas dan Kemenpora. Kedua, pemerintah gagal menyelesaikan karut-marut masalah TKI. Ketiga, tidak bisa menyelesaikan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.

"Keempat, produktivitas kinerja mentrinya di KIB jilid II menurun," sambung Gun Gun.

Lalu, kelima, proses penyelesaian kasus mafia pajak sangat tebang pilih. Keenam, Pemerintah gagal mencegah lahirnya oligarki kekuasaan.

Selain itu, masih kata Gun Gun, raport merah pemerintah adalah tidak selesainya kasus mega skandal Century. Kasus yang diduga melibatkan Wapres Boediono dan mantan Menkeu Sri Mulyani itu tidak jelas juntrungannya.

Lalu, kedelapan, dimasa pemerintahan SBY-Boediono banyak kasus kekerasan berbau SARA terjadi. Selain itu, Pemerintahan Presiden SBY-Boediono tidak maksimal menyediakan pelayanan publik. Misalnya, pelayanan kesehatan dan pelayanan infrastruktur jalan.

"Dan yang terakhir, pemerintah mengobral remisi bagi para koruptor. Ini sangat menciderai penegakan hukum," demikian Gun Gun.[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya