Setya Novanto: Menteri Golkar Sejak Awal Sudah Diwanti-wanti Ical

RMOL. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto berharap kabinet hasil reshuffle hendaknya mampu mengatasi dampak krisis ekonomi yang akan terjadi tiga tahun ke depan.

“Saat itu ekonomi dunia me­nga­lami kontraksi yang diawali krisis ekonomi Amerika dan Eropah. Kabinet hasil reshuffle harus bekerja keras menghalau dampak krisis agar perekonomian tetap tumbuh stabil demi pening­katan kesejahteraan rakyat,’’ papar Setya Novanto kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apalagi yang diharapkan?

Masa pemerintah ini tinggal tiga tahun lagi. Kabinet hasil re­shuffle itu diharapkan bisa me­wujudkan program kampanye Presiden 2009 lalu yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai acuan penyu­sunan Rencana Kerja Peme­rintah (RKP) dan APBN men­datang.

Tampaknya Partai Golkar siap dilakukan reshuffle, apa ka­rena menterinya sudah aman?

Reshuffle kabinet itu kan hak prerogatif Presiden. Partai Golkar tentunya mendukung bila lang­kah ini mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat.

Apa Partai Golkar punya kri­teria yang layak menjadi men­teri hasil reshuffle?

Apabila reshuffle itu dilaku­kan, Golkar memiliki kriteria yang harus dimiliki seorang men­teri. Antara lain, me­miliki ke­ahlian yang tinggi, pro­fe­sional, memiliki jiwa kenegarawan yang mencintai NKRI, dan me­nem­­patkan kepen­tingan serta kese­jah­teraan rakyat di atas segalanya.

Ini berarti asal usul seseorang, usia dan jenis kela­min orang ter­sebut menjadi tidak prioritas.

Apakah kriteria itu dimiliki Partai Golkar?

Saya berharap jika kriteria-kriteria itu ada dalam kader-kader partai politik. Saya selaku ketua fraksi, akan berusaha agar kader-kader Golkar bisa memenuhi kriteria itu, sesuai amanat Bang Ical (Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar).

Bukannya pembagian ke­kua­saan ke parpol menjadi pertim­bangan Presiden?

Gokar berpandangan kabinet harus diisi oleh orang-orang yang mumpuni. Karena itu, tidaklah tepat jika kita selalu memandang bahwa menteri haruslah didasar­kan power sharing atau penja­tahan partai semata.

Bagaimana dengan kader Golkar yang saat ini ada di pe­merintahan?

Partai Golkar tidak memikirkan kepentingan sendiri tapi lebih memprioritaskan kepentingan orang banyak. Kader Partai Golkar yang ada di kabinet saat inipun sudah sejak awal diwanti-wanti oleh ketua umum kami Bang Ical, agar bekerja sungguh-sungguh, utamakan pengabdian kepada rakyat dan negara. Dengan ke­tulusan dan keikhla­san bekerja itulah, Partai Golkar beru­saha mewujudkan suara rakyat.

O ya, bagaimana terkait per­seteruan antara DPR dan KPK?

Terkait isu me­nyangkut DPR dan KPK, sebaiknya kita semua menyikapi dengan bijaksana. KPK dibentuk berdasarkan un­dang-undang yang dihasilkan DPR dan pemerintah. Ini berarti semua pihak membutuhkan ke­beradaan KPK sebagai lembaga adhoc untuk mempercepat pem­berantasan korupsi.

Berbagai kritik terhadap KPK juga tidak boleh dilihat sebagai upaya membubarkan KPK. Tapi justru harus dijadikan pemacu semangat untuk bekerja lebih baik dan profesional. Kita semua membutuhkan sikap kenegara­wan dalan menuntaskan masalah yang ada sehingga jauh dari sikap saling menyalahkan.

Terkait isu me­nyangkut DPR dan KPK, sebaiknya kita semua menyikapi dengan bijaksana. KPK dibentuk berdasarkan un­dang-undang yang dihasilkan DPR dan pemerintah. Ini berarti semua pihak membutuhkan ke­beradaan KPK sebagai lembaga adhoc untuk mempercepat pem­berantasan korupsi.

Berbagai kritik terhadap KPK juga tidak boleh dilihat sebagai upaya membubarkan KPK. Tapi justru harus dijadikan pemacu semangat untuk bekerja lebih baik dan profesional. Kita semua membutuhkan sikap kenegara­wan dalan menuntaskan masalah yang ada sehingga jauh dari sikap saling menyalahkan.

Sejumlah teman-teman Anda di DPR meminta KPK dibu­bar­kan?

Saya melihat apa yang disam­paikan beberapa ka­wan di DPR ter­kait kebera­daan KPK, juga harus dipahami sebagai do­ro­ngan agar lembaga pem­beran­tasan ko­rupsi dapat be­kerja se­cara profe­sio­nal, me­megang teguh amanat un­dang-un­dang dan setiap tin­da­kannya dapat diper­tanggung­ja­wabkan. Karena itu, semua pihak, baik DPR mau­pun KPK, harus berpikir dan ber­tin­dak ber­da­sar­kan nurani dan kemauan rakyat banyak, bukan kelompok.

Jalan tengahnya seperti apa?

Yang terpenting adalah bagai­mana agar semua upaya yang di­la­kukan DPR, pemerintah, mau­pun KPK harus diutamakan demi pengabdian kepada kepen­tingan seluruh rakyat.

Sikap Partai Golkar bagai­mana?

Golkar sendiri sebagai partai politik yang terus berusaha men­dengarkan suara rakyat, akan selalu konsisten memperjuang­kan kepentingan rakyat dalam se­mua aspek. Koridornya jelas yakni undang-undang dan kebai­kan kehidupan masyarakat. Maka­­­nya ketika ada wacana ter­kait KPK dan DPR, Golkar meng­­kajinya dengan seksama. Kita yakin ada titik temu, selama pijakan ke­pen­tingan di antara kedua lembaga ini adalah demi kepentingan yang lebih besar.   [rm]