Apung Widadi: KPK Nggak Perlu Takut Serangan Balik DPR

RMOL.Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung penolakan pimpinan KPK memenuhi undangan DPR. Sebab, dikhawatirkan ada upaya kongkalikong.

“Ketidakhadiran KPK demi menjaga independensi. Se­bab, sebelumnya mereka meme­riksa pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam konteks hukum, sikap KPK sudah benar,” ujar peneliti ICW, Apung Widadi kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Jumat (30/9).

Untuk itu, lanjutnya, sikap KPK itu perlu didukung. Apalagi, panggilan DPR itu sarat dengan nuansa politis. Sebab, sebelum­nya KPK memeriksa empat pim­pinan Banggar DPR.  

“Saat ini tidak tepat DPR mengundang pimpinan KPK. Se­harusnya Pimpinan DPR men­dukung KPK mengusut kasus korupsi. Kemudian mendorong anggotanya untuk menghadiri panggilan KPK,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Banggar mungkin tersing­gung dengan pemeriksaan yang dila­kukan KPK?

Sebenarnya pemanggilan pim­pinan Banggar itu biasa saja. Semuanya masih on the track. Tidak ada masalah. Kalau menu­rut saya, DPR melakukan perla­wanan itu karena Banggar merasa terancam, kemudian menyerang balik. Banggar cukup risau dan mencoba menyandera APBN.

Apa cara itu pas?

Saya kira tidak. Menurut saya, penyanderan APBN itu merupa­kan sikap reaktif mereka. Sebab, ada yang harus ditutupi.

Dugaan mafia anggaran di Banggar kan sangat kuat, itulah yang mereka ingin lindungi. Bah­kan, salah seorang anggota Bang­gar  mengatakan, semua anggota Banggar bermasalah. Jadi, wajar dong kalau mereka kompak untuk menyelamatkan dirinya.

Yang perlu kita sayangkan ada­lah sikap pimpinan DPR. Kenapa mereka ikut-ikutan mendukung langkah Banggar untuk mogok membahas RAPBN. Ini kan kacau.

Bagaimana Anda melihat posisi KPK dalam perseteruan ini?

Seperti yang saya sampaikan tadi. KPK masih on the track. Bahkan, keberanian KPK perlu kita dukung karena mereka mulai menyentuh sektor korupsi politik. Beginilah resikonya, diserang balik DPR. Tapi KPK nggak perlu takut, lanjutkan pemerik­saan pimpinan Banggar agar dugaan praktik mafia anggaran itu bisa dibongkar.  

Apa masalah ini berdampak terhadap uji kepatutan dan ke­la­yakan calon pimpinan KPK yang akan dilakukan DPR?

Kita lihat saja nanti. Pansel kan sudah memberikan urutan peni­laian terhadap calon pimpinan KPK. Menurut kami peringkat atau rangking yang diberikan pansel terhadap ke delapan calon cukup obyektif. Dapat dipertang­gungjawabkan secara akademis. Kalau DPR tidak memilih urutan satu sampai empat, berarti ke­inginan memperlemah KPK se­makin jelas.

O ya, apa sulit memberantas praktek mafia anggaran?

Untuk memberantas mafia anggaran harus dimulai dengan mengembalikan Banggar DPR kepada tugas pokok dan fungsi­nya. Banggar harus menyinkro­nisasi anggaran antar pos penge­luaran, bukan menentukan besar anggaran dan alokasinya dalam RABPN.

Praktek mafia anggaran itu ter­jadi karena Banggar tidak tertib terhadap fungsi pokok. Diduga salah satu modusnya adalah meng­gelembungkan besaran anggaran untuk diajukan kepada Kementerian Keuangan. Selain itu ada indikasi mendapatkan fee bila sukses suatu daerah men­dapatkan anggaran.

Praktek seperti itu sangat mung­­kin terjadi. Sebab, Banggar me­miliki kewenangan yang cuku­p kuat soal kucuran angga­ran. [rm]