Berita

Yasti Mokoagow

Wawancara

WAWANCARA

Yasti Mokoagow: Saya Tak Mengenal Nazaruddin, Mana Mungkin Terima Duitnya­

MINGGU, 25 SEPTEMBER 2011 | 04:42 WIB

RMOL. Ketua Komisi V DPR Yasti Mokoagow mengaku siap dipanggil dan diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek Kementerian Perhubungan 2011.

“Saya sebagai warga negara yang baik akan memenuhi pang­gilan KPK bila lembaga penegak hukum itu ingin me­manggil saya,” tandas Yasti Mo­koagow, kepada Rakyat Merdeka, Kamis (22/9).

Diberitakan sebelumnya, ber­dasarkan salinan dokumen yang disita KPK dari kantor Naza­ruddin, Grup Permai di Mam­pang,  22 April 2011, dana untuk Yasti, politikus PAN yang men­jadi Ketua Komisi Perhubungan DPR, tertulis sebesar Rp 1,1 miliar.

“Keperluan untuk komitmen Ibu Yasti (Ketua Komisi V) Proyek Kemenhub 2011 (5% dari 112 M potong tax Rating School Sorong),” begitu tertulis dalam dokumen tersebut.

Dokumen itu dibundel dengan catatan bukti pengeluaran kas Rp 1,1 miliar untuk pembelian ba­rang untuk proyek Kemen­terian Perhubungan 2011 ter­tanggal 9 April 2011.

Yasti Mo­koa­gow selan­jut­nya me­nga­ku tidak mengenal Yulia­nis dan Nazaruddin. Tidak per­nah menerima apapun dari ke­dua orang tersebut. Untuk itu, KPK perik­sa saja seluruh reke­ning dan transaksi keuangan mi­lik­nya.

“Jangankan re­kening saya, re­kening seluruh ke­luarga besar saya pun silakan di­periksa,” te­gasnya.

Berikut kutipan selengkapnya;


Apa benar Anda tidak kenal Nazaruddin?

Faktanya saya tidak kenal Nazaruddin dan Yulianis. Tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka. Saya tidak pernah mene­rima apapun dari mereka. Mana mungkin terima duit darinya. Saya berdoa semoga orang yang menyebar fitnah itu diampuni Tuhan.


Kok nama Anda ada dalam data transaksi itu?

Sekarang begini, misalnya di dalam buku harian saya tulis memberikan uang kepada Pak SBY melalui sekretaris pribadi­nya. Lalu ter­jadi se­suatu dengan saya, dan catatan itu disita. Apa­kah itu bisa jadi barang bukti, kan tidak. Saya juga ti­dak me­­ngerti kenapa nama saya bisa ada dalam dokumen itu.


Bagaimana sebenarnya pro­yek kementerian perhubungan itu dibahas di Komisi V DPR?

Kami membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kemente­rian/Lembaga (RKA-KL) Ke­men­terian Perhubungan. Kenapa alasan anggaran ditaruh di dae­rah A. Untungnya apa bagi ma­sya­­rakat. Apakah lahan sudah ter­se­dia. Kalau lahan tidak terse­dia, banyak program tidak ber­jalan.  

Bagaimana dengan tender?

Kami tidak ada urusan dengan tender, karena itu uru­­san ke­men­te­rian terkait. Urusan ten­der su­dah di­luar kewenangan kami di Ko­misi V.

Kami hanya pada tahap sin­kro­ni­sasi. Apakah ini sudah se­suai de­ngan mekanisme. Apakah su­dah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum.


Apa benar ada fee bagi Ko­­misi V dalam proyek itu?

Kabar itu tidak benar. Kami mem­bahas masalah anggaran se­cara terbuka. Ketika kami mem­bahas RKA-KL dengan menteri, pers bisa mengikutinya. Sebab, dilakukan secara terbuka.


Kenapa Anda selama ini ter­kesan menghindar dari pers?

Saya bukan menghindar atau menjauh dari teman-teman me­dia. Beberapa hari ini saya sedang sakit tenggorokan, suara saya ti­dak jelas. Saat itu saya minta te­man-teman media untuk mengi­rim SMS ke saya terkait perta­nyaan yang diajukan. Tidak benar kalau saya menghindar dari teman media setelah nama saya ramai dibicarakan.


Kenapa Anda selama ini ter­kesan menghindar dari pers?

Saya bukan menghindar atau menjauh dari teman-teman me­dia. Beberapa hari ini saya sedang sakit tenggorokan, suara saya ti­dak jelas. Saat itu saya minta te­man-teman media untuk mengi­rim SMS ke saya terkait perta­nyaan yang diajukan. Tidak benar kalau saya menghindar dari teman media setelah nama saya ramai dibicarakan.


Apa pimpinan PAN sudah memanggil Anda?

Sudah. Saya jelaskan semua­nya. Antara lain saya tidak kenal dan tidak pernah menerima apa-pun dari orang-orang Naza­ruddin. Intinya teman-teman partai per­caya apa yang saya ung­kapkan dan mereka men­dukung saya untuk membeberkan semua­nya.   [rm]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya