Berita

Patrialis Akbar

Wawancara

WAWANCARA

Patrialis Akbar: Saya Tak Mau Berpolemik, Penilaian Itu Subyektif...

KAMIS, 22 SEPTEMBER 2011 | 04:25 WIB

RMOL. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, tidak ingin menambah polemik terkait kritikan beberapa pihak yang menyebutkan kinerja kementeriannya merosot.

“Saya tak mau berpolemik soal ini. Tapi penilaian itu sangat sub­yektif,” ujar Patrialis Akbar.

Pernyataan ini menanggapi   Ling­karan Survei Indonesia (LSI) yang mengungkapkan ada sembilan kementerian di pemerintahan SBY-Boediono tidak memuaskan.

Salah satu yang menjadi soro­tan adalah kinerja Kemen­kum­ham yang memberikan remisi pada ko­ruptor di hari Lebaran ta­hun 2011. Kebijakan itu di­anggap ti­dak se­suai dengan agenda pe­me­­rin­tah dalam memberantas ko­rupsi.

Patrialis tidak terlalu mempersoalkan hasil survei LSI tersebut. Sebab, pihaknya sudah bekerja secara maksimal me­­nuntaskan tanggung jawabnya di kementerian.

“Kami sudah bekerja. Saya kira kita semua sudah menikmati hasil kerja itu,” kata politisi PAN ter­sebut.

Berikut kutipan selengkapnya;


Anda menganggap prestasi Ke­menkumham selama ini su­dah baik?

Saya tidak mau komentar ter­kait itu. Namun kami sudah be­kerja dengan baik. Kita semua sudah menikmati hasil kerja yang kami lakukan. Persoalan bangsa kita sangat besar, tentu untuk mengatasinya tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, perlu usaha dan dukungan.

Yang penting kita bekerja terus, dan bergandengan tangan dengan teman-teman pers membangun negara ini.

Apa ini menjadi masukan bagi kementerian Anda?

Kami pasti menerima semua masukan dari semua orang, baik LSM, Pers, atau dari masyarakat. Terlebih masukan dari teman-teman DPR sebagai wakil rakyat akan kami terima. Tidak mungkin kami abaikan. Namun semua ma­sukan itu harus berdasarkan pro­ses dan mekanisme yang ada.


Anda melihat ada yang me­nga­rahkan hasil survei itu?

Saya cuma mau bilang, mau survei atau apapun namanya, ja­waban saya alhamdulillah ya.


Kabarnya posisi Anda digan­ti­kan Amir Syamsuddin?

Saya tidak mau berkomentar mengenai hal itu. Begitu juga masalah reshuffle kabinet.


Sudah ada informasi hasil eva­­luasi UKP4 terbaru?

Saya tidak tahu mengenai hal itu. Namun satu hal yang saya sayangkan, teman-teman Pers masih mengomentari rapor merah Kemenkumham mengenai pem­ba­ngunan Lapas. Saya tekankan, Kemenkumham tidak pernah mendapat rapor merah. Tapi kok malah berita itu yang selalu di­ulang-ulang.


O ya, bagaimana dengan ben­trok siswa dengan wartawan?

Tentu kita menyesalkan keja­dian itu. Apalagi menimpa te­man-teman media. Saya sudah me­minta Litbangham me­lakukan penelitian apa yang terjadi sebenarnya.


O ya, bagaimana dengan ben­trok siswa dengan wartawan?

Tentu kita menyesalkan keja­dian itu. Apalagi menimpa te­man-teman media. Saya sudah me­minta Litbangham me­lakukan penelitian apa yang terjadi sebenarnya.


Apakah ada pembiaran da­lam kasus tawuran pelajar?

Saya kira kasus ini harus di­serahkan pada kepolisian. Polisi sudah bertindak tegas.


Bagaimana dengan pelajar, ha­ruskah ditindak secara hu­kum?

Tentu harus ditindak dong. Pem­berian hukum itu harus di­berikan kepada orang yang me­langgar hokum. Tidak ada penge­cualian.

Namun masalah pem­berian sanksinya harus dipikirkan de­ngan bijak.   [rm]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya