Berita

Abdullah Hehamahua/ist

Komite Etik jangan Cuma Salahkan Nazaruddin!

SELASA, 13 SEPTEMBER 2011 | 13:05 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Komite Etik KPK dinilai tidak independen. Lembaga yang dibentuk untuk menguji benar atau tidaknya sejumlah tudingan Nazaruddin atas dugaan keterlibatan beberapa pimpinan KPK dalam sejumlah kasus cenderung hanya menyalahkan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat itu.

"Kita dari Indonesia Police Watch dan KPK2N melihat Komite Etik cenderung tidak independen, cenderung bersikap menyalahkan Nazaruddin dari pernyataan-pernyataan. Hanya satu yang kita lihat independen, Syafii Maarif," kata deklarator Komite Pengawas KPK untuk Kasus Nazaruddin (KPK2N), Neta S Pane kepada Rakyat Merdeka Online siang ini.

Kalau Komite Etik menggunakan cara-cara seperti ini, dia menilai, masyarakat tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dari apa yang dilakukan Komite Etik selama ini.


"Untuk itu kita berharap Komite Etik menahan diri untuk tidak memihak dan harus bersikap independen. Apa yang yang dipaparkan Nazaruddin dan Yulianis (mantan anak buah Nazaruddin) itu harus mereka telusuri. Konfrontir juga dengan Anas," kata Neta.

Dalam beberapa kesempatan, Ketua Komite Etik Abdullah Hehamahua memang mengungkapkan penolakannya atas sejumlah omomgan Nazar. Kemarin, Penasihat KPK itu mengatakan Nazaruddin adalah tukang fitnah. Makanya dia mengaku muak dengan Nazaruddin kecuali mantan anggota DPR itu bicara disertai bukti, termasuk menghadirkan CCTV yang merekam peristiwa pemberian uang di Bandung dan pertemuan dengan pimpinan KPK.

Nah, hal inilah yang disayangkan oleh Neta. Menurutnya, mestinya Komite Etik yang pro aktif untuk menindaklanjuti dan mencari kejelasan dari ocehan Nazaruddin. "Seperti CCTV. Itukan bisa diambil. Mestinya KPK proaktif. Proses pemeriksaan Nazaruddin ini seperti tidak terarah," tandasnya. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya