Julian Aldrin Pasha: Presiden Terima Hasil Pansel Dengan Pertimbangan Rasional

RMOL. Presiden SBY minta DPR segera melakuan fit and proper test terhadap delapan calon pimpinan KPK.

“Pak SBY berharap proses se­leksi calon pimpinan KPK itu di­lanjutkan ke ta­hap beri­kut­nya, yakni seleksi di DPR,’’ ujar Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, ke­pada Rakyat Merdeka, Kamis (8/9).

Sebelumnya diberitakan, Pa­­nitia Se­lek­­si Calon Pim­pi­nan KPK su­dah menga­jukan delapan calon pimpinan KPK kepada Presiden. Lalu ke­delapan nama itu sudah diajukan Presiden ke DPR untuk fit and proper test.

Mereka adalah Bambang Wi­djojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Handoyo, Abraham, Zulkarnaen, Adnan Pandu Pradja, Ariyanto Sutadi

Namun di DPR terjadi per­debatan mengenai jumlah calon pimpinan KPK. Ada yang menilai calonnya 10 orang. Tapi ada juga yang tetap merujuk pada putusan MK, yaitu delapan orang.

Julian Aldrin Pasha selanjutnya mengatakan, Presiden belum me­nanggapi soal perbedaan panda­ngan di DPR tersebut.

“Bukan kapasitas Presiden untuk menilai hal tersebut. Sebab, perdebatan itu di DPR,” ucapnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kalau DPR menolak calon itu, bukankah ini merepotkan Pre­siden SBY?

Begini ya. Proses pengajuan calon pimpinan KPK sudah ada mekanisme dan prosedurnya. Se­muanya itu sudah dilakukan Pansel. Mereka bekerja sekian lama untuk menentukan calon pimpinan KPK yang terbaik. Me­reka telah memilih yang paling kredibel dan memenuhi kriteria untuk jadi pimpinan KPK.

Lalu muncul delapan nama ber­dasarkan ranking yang diaju­kan ke Presiden. Tentu ini men­jadi tugas dan tanggung jawab Presiden untuk menerima atau tidak menerima, atau bahkan mem­­pertimbangkan hasil usulan kinerja Pansel. Kesimpulannya kan diterima. Lalu delapan nama itu sudah diajukan ke DPR.

Apa alasan Presiden mene­rima hasil Pansel tersebut?

Tentu Pak Presiden menerima­nya dengan pertimbangan yang rasional dari penjelasan yang di­sampaikan Pansel. Seperti yang kita tahu, Presiden menerima se­penuhnya delapan nama itu. Se­benarnya apa yang menjadi tugas dan kewenangan Presiden sudah dilaksanakan, lalu dilanjut­kan ke DPR untuk menjalani proses selanjutnya.

Presiden meyakini delapan ca­lon itu adalah yang terbaik?

Kedelapan calon itu memang yang terbaik. Itu yang disampai­kan Pansel ketika diterima Pak Presiden beberapa waktu lalu. Pre­siden meyakini kedelapan calon itu adalah yang terbaik sete­lah Pansel menyampaikan alasan dan latar belakang masing-ma­sing calon.

Saya rasa penjelasan Pansel itu tidak perlu diragukan, karena Pan­sel terdiri dari orang yang su­dah teruji integritas dan kre­di­bilitasnya. Mereka adalah orang independen.

Barangkali DPR melihatnya dari pertimbangan politik, ba­gai­mana komentar Anda?

Saya belum bisa berkomentar mengenai hal ini. Sebab, Presi­den belum mengeluarkan per­nya­taan apapun terkait masalah ini. Tapi ada hal yang lebih pen­ting yang diamanatkan Presiden, yaitu ba­gaimana KPK menj­a­lankan tugas dan fungsinya untuk mem­beran­tas korupsi. Untuk itu, di­perlukan pemimpin KPK yang bisa men­jalankan misi tersebut.

    

Apa tantangan KPK ke de­pan?

Tentunya usaha pemberantasan korupsi akan ada perlawanan dan hambatan dari mereka yang tidak senang dengan usaha tersebut. Ini menjadi tantangan bagi kita se­mua untuk memberantas korupsi. Saya rasa ini menjadi usaha ber­sama untuk membantu KPK sebagai komisi ad hoc yang tugas utamanya memberantas korupsi. KPK hadir membantu tugas ke­polisian dan kejaksaan agar lebih efektif dalam pemberantasan korupsi.  [rm]