Berita

ilustrasi/ist

99 Persen Pejabat Indonesia Bermuka Badak!

MINGGU, 04 SEPTEMBER 2011 | 07:38 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Berbagai kasus dugaan ko­rupsi yang ter­jadi di sejumlah ke­menterian mestinya menjadi per­timbangan Presiden SBY untuk meng­eva­luasi para menterinya.

“Secara umum saya percaya ko­rupsi sudah menerpa sebagian besar ke­menterian. Tapi yang baru ter­ungkap kan baru satu atau dua. Saya kira dengan terbong­kar­nya kasus suap di Kemenakertrans, itu mo­mentum Presiden untuk mengganti men­teri yang diduga terlibat,” ujar pengamat politik Tjip­ta Lesmana seperti dikutip Rakyat Merdeka, edisi hari ini (Minggu, 4/9).

Seharusnya, kata Tjipta lagi, Presiden SBY bisa bersikap tegas.

Di sejumlah negara, Tjipta Lesmana memberikan perbandingan, pejabat yang tersangkut kasus korupsi hanya memiliki dua solusi: yang ber­sangkutan me­rasa malu lalu me­ng­un­­durkan diri atau di­berhentikan oleh Presiden atau Per­dana Men­teri. 

“Persoalannya, di Indonesia ini ham­pir 99 persen pejabatnya muka badak,” ucapnya.

Tjipta yakin para menteri yang ter­jebak kasus dugaan korupsi tidak akan bisa melakukan tugas dan tang­­gung ja­wabnya secara efektif. Pa­sal­nya, para menteri itu akan si­buk me­nutup diri dan meng-counter ka­sus yang di­sang­kakannya.

Tjipta memastikan, dengan mem­biar­kan para menterinya tidak di­eva­luasi dan tidak ada sanksi tegas, maka pe­me­rintahan akan buruk dan mi­nus prestasi di mata rakyat.

“Semua itu tentu akan ber­pe­nga­ruh pa­da Presiden sendiri. Pe­me­rin­ta­han­nya akan terseok-seok dan tidak efektif dan efisien,” jelasnya. [guh]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya