Adhyaksa Dault: Momentum Maaf-memaafkan Dijadikan Motivasi Atasi Krisis

RMOL.Momentum Lebaran bisa dijadikan motivasi bagi pemimpin negeri ini untuk mengatasi krisis multidimensi.

“Kalau tidak cepat diatasi, Indonesia menjadi negara gagal di dunia. Tentu diharapkan momentum maaf-memaafkan ini dija­di­kan motivasi bagi para pe­mimpin untuk mengatasi krisis ter­sebut,’’ tegas bekas Menpora Adhyaksa Dault kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Sabtu (27/8).

“Kriteria negara gagal itu antara lain, korupsi yang mera­ja­le­la  dan ekonomi  tidak pro rak­yat. Kedua kriteria ini sedang kita alami,” tambahnya.

Menurut Adhyaksa, ada tiga cara bisa dilakukan untuk ter­hin­dar dari negara gagal. Pertama, cara ber­pi­kir, bertindak dan ber­ke­hendak para elit politik ha­rus mengu­ta­makan kepentingan bangsa. Ke­dua, harus ada netralitas di tu­buh TNI, Polri, dan PNS. Keti­ga, pemerintah harus bisa men­jaga kepercayaan rakyat.

“Bila ketiga hal ini bisa ter­capai, saya yakin Indonesia tidak akan menjadi negara gagal. Ini se­mua demi keselamatan bersa­ma,” tegas Adhyaksa.

Berikut kutipan selengkapnya;

Bukankah figur pemimpin yang paling utama?

Betul. Yang utama harus ada so­sok pemimpin sebagai tokoh keteladanan, apakah di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ket­e­la­da­nan untuk keluar dari keterpurukan.

Misalnya dalam pemilihan pim­pinan KPK, agar tidak mun­cul kecurigaan adanya pesanan dari partai politik, prosesnya harus transparan. Buat sistem yang tegas dan jelas.

Apa mungkin DPR tidak le­pas dari pertimbangan politis?

Hal itu bisa lepas kalau  sadar bahwa mereka harus ber­pikir, berkehendak, dan berbuat untuk negara.

Bagaimana dengan kondisi lembaga penegak hukum?

Lembaga itu tidak bisa dilihat se­cara parsial, harus dilihat se­ba­gai sebuah sistem yang ter­in­teg­rasi secara menyeluruh dan utuh. Misalnya, ada keinginan Kej­a­k­sa­an tidak berada di bawah pr­e­si­den. Hal  itu perlu kajian  me­nye­­luruh. Tidak bisa par­sial, se­hingga bisa diambil kesimpulan.

Antara lembaga penegak hu­kum sering bentrok dalam me­nangani kasus, apa yang perlu dilakukan?

Bukan bentrok ya, tetapi harus ada perbaikan sistem agar tidak tumpang tindih, sehingga bisa di­atur dengan bagus. Tidak ter­ke­san rebutan dalam penanga­nan kasus. Ini demi menghindari ada­nya dugaan penanganan ka­sus  ada unsur politisnya.  

Bagaimana dengan pemim­pin yang berasal dari parpol?

Idealnya kalau orang sudah masuk dalam pe­merintahan, ha­rus lepas dari partai. Tujuan­nya agar  fokus mengurus nega­ra. Ti­­dak terganggu dengan urusan internal partai. Sistem kita belum utuh, tidak seperti AS.

Oh ya, apa makna Lebaran bagi Anda?

Idul Fitri itu kan maknanya kem­bali pada fitrah. Asal kita dari surga, itulah kampung halaman kita. Seperti tradisi mudik, per­sia­pan harus dilakukan. Untuk itu, se­lama bulan Ramadhan, saya be­ru­saha se­m­aksimal mungkin un­tuk mem­per­siapkan bekal ke­tika ‘pu­lang kam­pung’. Hal se­perti ini saya ta­nam­kan kepada anak-anak saya. [rm]