Berita

sby/ist

GIB & KPK2N: Sidang Istbat untuk Menguji Kepercayaan Rakyat

SELASA, 30 AGUSTUS 2011 | 17:24 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Karena tak bisa lagi mengandalkan survei konvensional untuk mengetahui dukungan publik,  pemerintahan SBY-Boediono pun menggunakan cara baru: menggelar sidang itsbat seperti yang dilakukan Senin sore kemarin (29/8).

Memang sidang istbat yang dihadiri pimpinan ormas Muslim itu resminya digelar untuk menentukan tanggal 1 Syawal 1432 H. Namun di mata aktivis Adhie Massardi, patut dapat diduga, sidang itu memiliki tujuan lain, yakni untuk mengetahui dan menguji kepercayaan publik pada pemerintah.

“Pemerintah mengubah Lebaran dari kalender yang sudah disepakati masyarakat untuk menguji apakah rakyat masih percaya pada pemerintahan SBY atau tidak. Hasilnya? Ternyata tingkat kepercayaan mayoritas rakyat masih tinggi,” ujar Adhie kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 30/8).

Tapi, ujarnya, cara menguji tingkat kepercayaan rakyat dengan menggunakan metode keagamaan sungguh amat berbahaya sekaligus menyesatkan.

Mengapa pemerintah yang biasanya menggunakan survei akademik untuk mengetahui popularitas pemerintah merasa harus menggunakan cara lain?

Jawab Adhie, karena metode survei akademik konvensional belakangan ini memperlihatkan hasil tak seperti yang diinginkan.



"Selama ini pemerintah selalu sesuai kalender (dalam menentukan Lebaran). Yang dianggap beda adalah yang tidak sesuai kalender. Kayaknya karena hasil survei akademik (tentang dukungan dan kepercayaan publik) sudah pasti tidak sesuai dengan yang diinginkan, patut dapat diduga SBY menggunakan metode berbau agama,” sambungnya.

“Karena ini berbahaya dan menyesatkan, DPR harus turun tangan untuk menggelar interpelasi dan mempertanyakan apa arti semua ini,” sambung Jurubicara Gerakan Indonesia Bersih dan aktivis Komite Pengawas KPK untuk Kasus Nazaruddin (KPK2N) itu.

Hal lain yang membuat DPR harus menggelar interpelasi karena penetapan 1 Syawal 1432 H yang berbeda dengan tanggal yang telah dicantumkan di kalender telah meresahkan masyarakkat juga mengganggu perekonomian nasional.

“Yang pasti merugikan banyak orang lah,” demikian Adhie. [guh]


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya