Belanja Rutin Pemerintah Telan Anggaran 724 Triliun

RMOL.Pemerintah Pusat mengajukan anggaran ke DPR untuk tahun 2012 naik menjadi Rp 1.418 triliun dari tahun ini yang hanya sebesar Rp 1.320 triliun.

Ironisnya, kenaikan anggaran tersebut masih banyak yang dialokasikan untuk belanja rutin pemerintah pusat. Bila pada ta­hun ini alokasi belanja rutin pe­merintah pusat adalah sebesar Rp 625 triliun, tahun depan dialo­kasikan  Rp 724 triliun. Dengan demikian, ada kenaikan belanja Rutin sebesar Rp 99 triliun.

“Kenaikan alokasi anggaran belanja rutin pemerintah ini sa­ngat memprihatinkan jika diban­dingkan dengan alokasi anggaran untuk rakyat miskin yang hanya sebesar Rp 50 triliun,” kata Koor­dinator Avokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transpa­ransi Anggaran (FITRA) Uchok Khadafi kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan kajian FITRA besaran alokasi anggaran untuk belanja rutin pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 625 triliun atau 47 persen dari total budget APBN yang hanya sebesar Rp 1.320 Tri­liun. Sedangkan alokasi anggaran rutin untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp 724 triliun, atau 51 per­sen dari total budget APBN 2012 yang hanya Rp 1.418 tri­liun.

“Dengan alokasi anggaran rutin sebesar 51 persen dari total budget APBN, bisa dinilai APBN untuk tahun depan tidak sehat, karena terlalu banyak untuk kepentingan belanja birokrat,” tuturnya.

Anggaran belanja rutin Rp 724 triliun itu, kata dia, dialokasikan delapan pos keuangan, yaitu untuk pemeliharaan aset Rp 11,7 triliun, belanja pegawai Rp 215,7 triliun, pembayaran bunga utang Rp 123 triliun, perjalanan dinas Rp 23,0 triliun, pembayaran po­kok utang Rp 47,2 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 269,5 triliun, tambahan penghasilan guru Rp 2,8 triliun, dan tunjangan profesi guru Rp 30,5 triliun.  

Dalam pandangan FITRA, alokasi anggaran untuk gaji pega­wai ini terkesan ada kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemda. Pada APBN 2012  alokasi untuk gaji pegawai pemerintah pusat sebesar Rp 215 triliun dipe­runtukan bagi 135 kementerian/lembaga, yang terdiri dari 101 lembaga non struktural, dan 34 kementerian atau lembaga. Se­dangkan alokasi anggaran  ta­hun 2012 untuk gaji pegawai untuk 524 pemerintah daerah hanya sebesar Rp 269 triliun.

“Melihat pembagian anggaran tersebut, sepertiya wacana dila­ku­kannya moratorium peneri­maan pegawai, dan menawarkan pensiunan dini sampai Desember 2012 menjadi relevan,” tuturnya.

Bila dibandingkan anggaran untuk belanja modal ini jelas terlalu kecil bila dibandingkan de­ngan belanja pegawai. Tahun ini saja Rp 141 triliun, dan pada ta­hun anggaran 2012 kenaikan­nya menjadi Rp 168 triliun.

Sedangkan untuk belanja pega­wai pada tahun ini pemerintah me­ngalokasi Rp 430 triliun, tahun depan naik menjadi Rp 518 triliun.

Melihat pembagian anggaran tersebut FITRA menyimpulkan pemerintah pusat terlalu banyak me­ngalokasi anggaran gaji pe­gawai dibandingkan dengan be­lanja modal yang nota benenya un­tuk pembangunan.

“Kalau diilustrasikan kelihatan dengan jelas, kalau belanja untuk gaji tukang sangat besar sekali jika dibandingkan belanja mem­bangun rumahnya. Jadi jangan heran kalau bangunan rumahnya akan jelek,” ujarnya.

Uchok mengaku kecewa de­ngan lemahnya kontrol DPR terhadap pemerintah. Semestinya DPR memberikan “warning” kepada pemerintah sejak dini. “Tetapi yang terjadi, DPR mala­han menyetujui kenaikan alokasi anggaran gaji pegawai,” sesal­nya.

Dari kondisi tersebut FITRA, lanjutnya, mendesak DPR agar menolak alokasi anggaran yang diajukan melalui proposal angga­ran tahun 2012 dari peme­rintah, karena hanya habis untuk belanja rutin maupun gaji pega­wainya.

“Kami sangat menyesalkan atas kegagalan pemerintah mela­kukan reformasi birokrasi. Para­digma reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah pusat ru­panya bukan meningkatkan ki­nerja birokrat, dan meningkatan pe­layanan kepada publik, tetapi sekadar jargon,” cibirnya.

Meskipun mendapat berbagai macam kritikan pedas dari FITRA, anggota tim ekonomi Pre­siden, Ikhsan Modjo menga­takan, anggaran negara 2012 me­rupakan anggaran yang diran­cang dengan sangat matang diban­dingkan dengan APBN sebe­laumnya.

Menurutnya, dalam RAPBN 2012, pemerintah tidak menga­baikan kondisi perekonomian global dan berhati-hati supaya tidak terkena imbas negatifnya. Selain itu keberpihakan peme­rintah terhadap masyarakat yang kurang mampu semakin nyata dan mencerminkan upaya peme­rintah membangun pereko­no­mian dalam negeri.  “Anggaran ne­gara 2012 sudah direncanakan dengan matang,” tegasnya.

Belum Ada Terobosan Untuk Perbaiki Birokrasi

Arif Nur Alam, Direktur Eksekutif IBC

Struktur APBN 2012 dinilai masih belum memihak ke­pada rakyat, itu terlihat dari be­sar­nya anggaran yang dialoka­si­kan untuk belanja rutin peme­rintah.

“Kalau lebih dari setengah dana APBN 2012 habis untuk be­lanja rutin pemerintah, lalu dana untuk mensejahterakan rakyt mana,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Arif Nur Alam

Arif mengungkapkan, dalam pidato kenegaraan yang dibaca­kan Presiden SBY pada 16 Agus­tus lalu yang sekaligus pengantar nota keuangan dan RAPBN 2012 diungkapkan, di sisi pendapatan negara dan hibah dipatok angka Rp 1.292,9 triliun atau naik sebe­sar Rp 123,0 triliun dari target pendapatan negara dan hibah pada APBN-P Tahun 2011 sebe­sar Rp 1.169,9 triliun.

Dari total anggaran 2012 ter­sebut, lanjur Arif, belanja peme­rintah pusat dialokasikan sebesar Rp 954,1 triliun. Rinciannya, belanja pegawai sebesar Rp 215 triliun, subsidi Rp 208 tri­liun, belanja modal Rp 168,1 triliun, belanja barang Rp 138 triliun, pembayaran utang Rp 123,7 triliun, dan belanja lain-lain Rp 100,4 triliun.

Dikatakan, besarnya lonja­kan belanja rutin pegawai dari tahun ke tahun berpotensi mereduksi program reformasi birokrasi yang sedang dicana­ngkan Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2.

“Struktur anggaran yang terbebani dengan anggaran belanja pegawai tentunya dapat berakibat pada semakin sulitnya mengedepankan pro­gram-program pemerataan dan perluasan pembangunan ekonomi,” tukasnya.

Menurut Arif, postur APBN 2012 menunjukkan pemerintah masih menga­bai­kan hal-hal yang sebenar­nya sa­ngat dibu­tuhkan dalam pere­ko­nomian ke depan.

Banyak Realisasi Tak Tepat Sasaran

Arif Budimanta, Anggota Komisi XI DPR

Kalangan DPR menilai per­lunya pembenahan funda­mental postur APBN 2012 agar mampu mencerminkan fungsi anggaran sebagai stimulus penggerak ekonomi nasional.

Anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta menilai nota keua­ngan Rancangan Undang-Un­dang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2012 masih belum ideal dan berkualitas.

Anggota Fraksi PDIP ini menegaskan, pembenahan pos­tur anggaran yang akan dibahas pemerintah dan DPR meru­pakan sebuah keniscayaan.

“Kita punya waktu efektif pembahasan selama 30 hari kerja. Harus ada perubahan fundamen­tal dari postur,struktur, dan cara pikir penyusunan APBN,” kata­nya, kemarin.

Menurut Arif, postur belan­ja rutin pemerintah pusat dalam RAPBN 2012 menun­jukkan peningkatan di bebe­rapa pos, seperti belanja pe­gawai menjadi Rp 215,7 triliun, be­lanja modal menjadi Rp168,1­triliun.

Adapun belanja pemerintah pusat yang mengalami penu­runan di antaranya belanja barang yang alokasinya turun Rp 4,3 triliun atau 3 persen, belanja subsidi turun Rp 28,3 tri­liun atau 11,9 persen, dan ang­­garan bantuan sosial Rp18,2 triliun atau 22,3 per­sen.

Dia menuturkan, DPR membuka kemungkinan dila­kukannya pendistribusian ulang serta pengalokasian ulang untuk postur anggaran yang diajukan pemerintah.

Meskipun mengalami pe­ning­katan, porsi belanja modal masih 17,6 persen dari keseluruhan belanja peme­rintah pusat. Artinya, porsi belanja modal masih berada di bawah porsi belanja pega­wai yang tercatat sebesar 22,6 persen dari total belanja pemerintah pusat dan belanja subsidi yang mencapai 21,9 persen. [rm]