Berita

ilustrasi/ist

Publika

Kemana Lagi Saya Mesti Mengadu

RABU, 24 AGUSTUS 2011 | 11:02 WIB

SEBENARNYA ini hanya sebuah keluh kesah saya dan kekecewaan saya terhadap pemerintahan sekarang ini. Enggan rasanya meminta belas kasihan dari pemerintah dengan permasalah keluarga kami. Tapi saya menganggap ini sudah sangat ketelaluan. Kenapa? beberapa tahun belakangan ini keluarga saya ada yang sakit dan butuh sekali perawatan ke rumah sakit.

Sudah pernah dirawat di rumah sakit namun karena kehabisan biaya akhirnya hanya dirawat di rumah tanpa perawatan medis. Keluarga saya ada yang terkena syaraf terjepit dan menyebabkan lumpuh.

Beberapa hal yang sudah saya lakukan adalah, mengajukan Jamkesmas sampai dua kali, tapi yang saya dapatkan hanya sikap sinis dari Kasubankes. Lalu saya
mencoba mengirim surat ke Baznas. Saya kirim dua kali juga. Saya memberanikan diri mengirim surat ke Baznas karena mendengar berita Baznas sudah memberikan bantuan ke luar negeri sampai miliaran rupiah. Tapi sayang, Baznas juga tidak merespon surat dari saya. Padahal alamat surat jelas, ada nomor handphone dan saya sertakan foto orang yang sakit tersebut dan saya kirim via pos dan email. Kalau memang saya menipu kenapa tidak melihatnya langsung ke alamat yang saya sertakan?.

mencoba mengirim surat ke Baznas. Saya kirim dua kali juga. Saya memberanikan diri mengirim surat ke Baznas karena mendengar berita Baznas sudah memberikan bantuan ke luar negeri sampai miliaran rupiah. Tapi sayang, Baznas juga tidak merespon surat dari saya. Padahal alamat surat jelas, ada nomor handphone dan saya sertakan foto orang yang sakit tersebut dan saya kirim via pos dan email. Kalau memang saya menipu kenapa tidak melihatnya langsung ke alamat yang saya sertakan?.

Setelah dari usaha di atas saya lakukan dan tidak ada hasilnya, saya kirim sms ke 9949. Saya kirim tidak hanya sekali, berkali-kali sampai saya sendiri tidak tahu berapa kali. tapi sudah berbulan bulan juga tidak ada respon dari presiden. Jadi saya merasa dibohongi saja dengan nomor itu. Hanya untuk pelengkap dan pemanis.. ini lhooo ada nomor.. rakyat bisa ngadukan masalahnya. Tapi untuk apa??. Hanya menghabiskan pulsa, karena tidak akan mendapat respon.

Perlu diingat bahwa keluarga saya yang sakit itu dahulunya adalah orang yang taat membayar pajak. Dia rajin bayar pajak, bahkan jarang sekali telat. Pernah telat dan enggak lama mendapat teguran dari kantor pajak. Tapi akhirnya dibayar juga karena takut dengan ancaman terkena pidana.

Sekarang setelah semuanya berubah, sudah tidak punya apa-apa, kerja juga
tidak bisa. Hanya mengajukan Jamkesmas saja susahnya minta ampun. Hanya
kata-kata sinis ("itu bukan wewenang saya")  yang saya dapatkan saat mengajukan Jamkesmas, (apa wewenangnya hanya baca koran dan minum minum kopi di kantor saat jam kerja? atau berangkat telat pulang cepat?).

Jika setelah surat ini saya tulis, ternyata  ada petugas/pejabat dari pemerintah datang ke tempat saya, saya akan tunjukan surat-surat pengajuan Jamkesmas yang ditolak itu, yang saya dapatkan mulai dari desa, puskesmas dan kecamatan. Tapi sepertinya mustahil, mana ada pejabat yang sudi memberi perhatian kepada rakyatnya??.

Kalau di shoot kamera wartawan atau akan pemilu baru mereka melakukannya, biar kelihatan maksudnya. Lantas apakah rakyat hanya menjadi sapi perah untuk pemerintah?. Ketika sehat di paksa membayar pajak, setelah sakit dibuang saja??. sebagai rakyat kecil saya harus mengadu kemana???. Terus terang saja saya jadi berfikir, buat apa harus bayar pajak??. Jika si wajib pajak sudah tidak punya apa-apa karena sakit/terkena musibah pemerintah egois tidak mau membantu??. Hanya mengandalkan UU yang tidak berpihak pada rakyat.

"Pokoknya kalau You tidak mau bayar pajak, You saya penjara" itu yang ada di Undang Undang. Tapi apa yang bisa dituntut oleh rakyat setelah rakyat menderita padahal dahulunya dia adalah orang yang taat pajak?. Bisakah dia mengatakan hal yang sama atau memenjarakan pemerintah?.

Mustahil jika ada polisi saja tidak berani berurusan dengan pejabat pemerintah walaupun dalam UUD 45 dikatakan “Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Pelihara Oleh Negara”. itu hanya untuk pemanis saja yang dipelihara oleh negara adalah para pejabat dan abdinya. Mau bukti?? Ini faktanya : Jika ada pejabat  sakit dia akan dibiayai oleh negara, bahkan untuk  PNS golongan terendah sekalipun, yang sudah pensiun pasti akan di pelihara oleh negara sampai akhir hayat. Lantas kenapa pasal itu tidak diganti saja menjadi “ pejabat negara dan para abdinya dipelihara oleh negara?” bukankah itu yang sudah berjalan sampai sekarang..???. rakyat kecil bagaimana??.

Saya lebih gregetan lagi ketika membaca berita atau melihat televisi,  surat
dari koruptor, hanya dua hari langsung dibalas oleh Presiden. SMS dari koruptor juga langsung ditanggapi, padahal saya lebih dulu kirim SMS nya. Apakah itu berarti Presiden lebih perhatian kepada koruptor??. Pada dikemanakah SMS saya yang sudah banyak terkirim ke 9949?. Apakah hanya di-delete begitu saja?.

Jika memang ada pejabat yang membaca tulisan ini atau berani datang, ini alamat saya dan saya akan tunjukan orang yang saya maksud yang sedang membutuhkan biaya berobat. Tak perlu berfikir, "paling-paling ini hanya menipu", tapi buktikan saja.

Tidak ada gunanya saya mencari-cari penyakit dengan menulis seperti ini, karena saya juga tahu konsekuensinya berurusan dengan orang-orang pemerintahan atau polisi, ujung-ujungnya dimintain uang atau dipenjara. Saya tidak bermaksud menjelek jelekan siapapun, namun saya bingung mau mengadu kemana.


Catur Sigit Nugroho
Desa Mulyosri RT 3/1 Kecamatan Prembun
Kabupaten Kebumen Jawa Tengah 54394

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Tiga Jaksa di Banten Diberhentikan Usai jadi Tersangka Dugaan Pemerasan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:59

Bakamla Kukuhkan Pengawak HSC 32-05 Tingkatkan Keamanan Maritim

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:45

Ketum HAPPI: Tata Kelola Sempadan Harus Pantai Kuat dan Berkeadilan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:05

11 Pejabat Baru Pemprov DKI Dituntut Bekerja Cepat

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:51

Koperasi dan Sistem Ekonomi Alternatif

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:24

KN Pulau Dana-323 Bawa 92,2 Ton Bantuan ke Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:50

Mutu Pangan SPPG Wongkaditi Barat Jawab Keraguan Publik

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:25

Korban Bencana yang Ogah Tinggal di Huntara Bakal Dikasih Duit Segini

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:59

Relawan Pertamina Jemput Bola

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:42

Pramono dan Bang Doel Doakan Persija Kembali Juara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:25

Selengkapnya