RMOL. Keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2012 beserta Nota Keuangan, yang disampaikan Presiden SBY di depan Rapat Paripurna DPR Selasa lalu, dinilai masih kurang. Misalnya, SBY tidak menjelaskan target penciptaan lapangan pekerjaan baru, sebagai manifestasi dari pro job.
Pengamat ekonomi politik Syahganda Nainggolan mengungkapkan Presiden SBY memang tidak seperti Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama. Obama, ketika menyampaikan pidato perencanaan penciptaan lapangan kerja di depan kongres Amerika Serikat pada tahun 2010, itu jelas menyebutkan berapa target dan cara mencapai target tersebut. Misalnya, Obama menyebut bahwa targetnya menciptakan 3,5 juta lapangan kerja baru.
"Dia beberkan itu. Nah, SBY kan tidak pernah menyebutkan, walaupun dia mengatakan pro job, pro poor, pro growth, dan pro environmental, tapi untuk pro job berapa dia mau ciptakan lapangan kerja, dia nggak sebut," kata Syahganda kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.
Syahganda menekankan, target yang akan dicapai itu harus disebutkan. Agar anggaran yang sudah semakin membengkak menjadi Rp1400 triliun itu betul-betul bisa dimanfaatkan untuk mencapai program
pro growth tersebut. Karena tidak disebutkan, sasarannya menjadi tidak jelas.
"Itu artinya dia tidak
based on evidence planning. Dia tidak memperlihatkan kepada masyakat problemnya apa, kedua sasaran tidak jelas," katanya.
Selain itu, penjelasan Presiden SBY tentang program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI juga terasa kurang. SBY menyebut, MP3EI itu sudah menjadi konsensus nasional, karena memang sudah disepakati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Tapi dia tidak menjelaskan soal Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah) menolak pembanguna rel kerata api lintas Kalimantan, misalkan. Padahal itu kan aktual. Hanya sekitar 2 minggu penolakan itu dari pidato SBY tersebut," bebernya.
Syahganda menjelaskan, dalam rancang bangun MP3EI pemerintah menggunakan tiga strategi besar, salah satunya adalah memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional. Inti dari program ini adalah menciptakan keterhubungan antar daerah dengan membangun sarana perhubungan, salah satunya membangun rel kereta api.
"Sekarang tiba-tiba kok ada Teras Narang (politisi PDIP) tidak setuju. Berarti SBY (berpidato) tidak berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Mestinya, misalnya, dia mengatakan, kalau ada gubernur yang tidak setuju dengan ini, maka kami akan berkoordinasi lebih lanjut karena beliau mungkin belum sadar dengan maksud daripada MP3EI. Nah ini dia nggak singgung," tandas mantan aktivis ITB ini.
Sebelumnya disebutkan, pemilik nama lengkap Agustin Teras Narang itu secara terang-terangan menolak rencana pembangunan rel penghubung antarprovinsi yang dibangun sepanjang 135 kilometer. Ada dua alasan, kenapa mantan anggota Komisi III DPR ini menolak rencana tersebut. Pertama, empat gubernur di Kalimantan sepakat untuk membangun rel kereta api di provinsi masing-masing. Kedua, pembangunan rel antarprovinsi membelah hutan lindung sehingga berpotensi menyebabkan banjir.
[zul]
