Hanura-PAN Sepakat Benny K Harman Harus 'Nonaktif' Pimpin Komisi III DPR

RMOL. Sejumlah anggota Komisi III mulai mengusulkan agar komisi hukum itu mulai bergerak mengawasi kejanggalan-kejanggalan berbagai penanganan kasus M. Nazaruddin dengan cara memanggil instansi terkait, atau malah lebih jauh membentuk Panitia Kerja.

Untuk itulah, agar Komisi III objektif dalam melakukan pengawasan, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman diminta untuk nonaktif sementara dalam memimpin rapat-rapat. Karena Benny termasuk yang disebut Nazaruddin hadir dalam pertemuan dengan Chandra M Hamzah. Hal itu sudah diakui Benny meski dia dalam posisi yang diundang dan memastikan tidak ada deal kasus dalam pertemuan itu.

"Jadi supaya lebih independen dalam memimpin rapat-rapat komisi yang menyangkut Nazaruddin, Benny K Harman jangan memimpin rapat dulu. Saat rapat dengan KPK, saya akan mengusulkan, Benny K Harman tidak memimpin rapat," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Taslim Chaniago kepada Rakyat Merdeka Online tadi malam.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi III DPR lainnya, Sarif Sudding. Politisi Hanura ini mengungkapkan, dalam rapat internal, yang diharapkan akan digelar dalam waktu dekat ini, akan dibahas posisi Benny K Harman. Menurutnya, bila memang Benny diduga kuat ada indikasi terlibat, dia akan meminta Benny untuk tidak ikut dalam rapat gabungan dengan KPK, Kepolisian, dan Tim Penjemput Nazaruddin dari Bogota ke Jakarta.

"Makanya, saya katakan, pihak-pihak yang disebut Nazaruddin selama ini, untuk menjaga objektifitas pemeriksan itu sendiri, berbesar hati untuk tidak ikut, katakanlah dalam rapat-rapat yang diadakan," katanya saat disinggung soal Saan Mustopa, yang juga disebut Nazaruddin pernah mengadakan pertemuan dengannya bersama pimpinan KPK. [zul]