Berita

ilustrasi

Rizal Ramli: Perilaku Elit dan Anggaran yang Ugal-ugalan Perparah Papua Tidak Sejahtera

SELASA, 16 AGUSTUS 2011 | 17:17 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Tokoh nasional sekaligus ekonom, Rizal Ramli menegaskan ketidakadilan ekonomi dan sosial di Papua terjadi sangat luar biasa. Kekayaan alam Papua yang berlimpah, tidak dinikmati oleh sebagian besar rakyat Papua. Sumber daya alam justru dibawa keluar Papua oleh perusahaan multi nasional seperti Freeport. Padahal, dengan penduduk yang kurang dari 3 juta jiwa, bila kekayaan alamnya dikelola secara lebih adil, kesejahteraan rakyat Papua pasti bisa dengan cepat ditingkatkan.

Rizal Ramli menyampaikan hal tersebut pada Diskusi Perubahan bertema 'Papua Dianaktirikan, Kini Terancam Lepas,' yang diselenggarakan Rumah Perubahan 2.0, Selasa (16/8).

"Kondisi itu diperparah dengan perilaku elit dan kebijakan anggaran Papua yang ugal-ugalan. Dana-dana dari pusat, di luar anggaran rutin, hanya 30 persen yang sampai ke rakyat. Sedangkan 70 persen-nya habis oleh birokrat dan politisi lokal. Saya meminta agar anggaran Pemda diawasi sehingga persentasenya bisa dibalik, 70 persen untuk rakyat. Jika ini terjadi, barulah manfaat NKRI dapat dirasakan rakyat Papua," ujar Rizal Ramli.


Soal kesejahteraan menjadi salah satu masalah paling krusial di Papua. Rizal Ramli menambahkan, banyak dari aktivitis Papua yang antiotonomi daerah, bahkan yang mulai berfikir tentang negara Papua, adalah mantan-mantan aktifis dan mahasiswa di sekitar Jogya, Malang dan Bali.

"Waktu saya datang ke sana, sebagai sesama aktifis hubungan kami langsung cair dan akrab. Mereka mengatakan jika negara dipimpin tokoh-tokoh pergerakan yang menghayati demokrasi, HAM, dan memiliki empati terhadap rakyat Papua, mereka tidak perlu berjuang untuk Papua merdeka," ujarnya. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya