Berita

saleh p daulay

Diingatkan Lagi, Jangan Sampai Nazaruddin Lupa Ingatan

SENIN, 15 AGUSTUS 2011 | 13:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Berbagai kasus korupsi yang diduga melibatkan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M. Nazaruddin harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya dan mengungkap siapa pun yang terlibat, sekali pun pimpinan KPK atau elit partai penguasa.

"Bagi saya, ini adalah momentum bagi KPK untuk menunjukkan prestasi kerjanya sebelum masa bakti mereka habis. Kalau ini bisa dituntaskan, tingkat kepercayaan rakyat terhadap lembaga KPK akan tetap bisa dipertahankan. Sebaliknya, bila gagal, maka pupus sudah harapan rakyat kepada lembaga ini setelah gagal mengusut tuntas kasus Century, kasus Gayus, penggelapan pajak," kata Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Saleh P. Daulay kepada Rakyat Merdeka Online siang ini.

Agar penanganan kasus ini transparan, dosen FISIP UIN Jakarta ini menilai, Nazaruddin harus didampingi kuasa hukumnya dalam setiap pemeriksaan. Kalau Nazaruddin tidak didampingi kuasa hukum, dikhawatirkan akan muncul intimidasi dan juga tawar-menawar yang membuat Nazaruddin takut mengungkap fakta yang sebenarnya.


"Pemeriksaan oleh KPK tadi malam sangat disayangkan karena tidak melibatkan satu orang pun penasehat hukumnya. Apalagi, perjalanan 37 jam dari Kolombia, Nazar tidak didampingi siapa pun selain tim penjemput," ungkapnya.

Keterangan Nazaruddin saat buron harus dikonfrontasi dengan orang-orang yang diduga terlibat sebagaimana pengakuan Nazar. Semua rekaman pembicaraan Nazar dan juga transkip BBM dia ke sejumlah media harus diperdengarkan kembali. Makanya, dia menyebutkan, independensi KPK memang dipertaruhkan.

"Selama pemeriksaan yang dilakukan tidak transparan, selama itu pula independensi KPK dipertanyakan. Karena banyak melibatkan para petinggi partai yang berkuasa di negeri ini, maka KPK harus betul-betul melakukan tugasnya dengan baik," ungkapnya. "Pada titik ini, rakyat menggantungkan harapan besar di pundak KPK.

Agar Nazaruddin tidak terkena penyakit lupa ingatan sebagaimana para pelaku korupsi lainnya, dia menghimbau seluruh komponen masyarakat mendukung Nazaruddin mengungkapkan kebenaran yang dimilikinya. Masyarakat boleh membenci tindakan korup Nazar, tetapi mereka harus mendukung keberanian Nazar untuk menyeret para pelaku korupsi lainnya.

"Itulah sebabnya masyarakat dituntut untuk mendukung dia. Pemuda Muhammadiyah siap memberikan dukungan pada Nazar untuk mengungkapkan semua kebobrokan yang melibatkan para pejabat. Kalau perlu, kami siap mengirimkan anggota kami untuk mendampingi Nazar biar tidak ada intimidasi," demikian Saleh. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya