Abdullah Hehamahua: Saya Siap Mati Syahid Melawan Koruptor...

RMOL. Penasihat KPK Abdullah Hehamahua siap mati syahid demi melawan korupsi yang kian merajalela di negeri ini.

“Persoalan korupsi sudah sangat luar biasa. Maka saatnya saya turun langsung untuk meng­hunus pedang dan melawan ko­ruptor,” ujar calon pimpinan KPK, Abdullah Hehamahua kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta.

Menurut Ketua Komite Etik KPK itu, saat di awal KPK ber­diri, banyak pihak memintanya menjadi pimpinan, tapi ditolak.

“Periode pertama dan kedua pimpinan KPK, saya diminta ber­gabung. Tapi saya kurang tertarik. Makanya berperan di belakang layar saja. Kini saatnya saya men­jadi pimpinan. Itu kalau saya lolos seleksi,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa Anda tidak khawatir men­­dapat teror?
Tidak khawatir dong. Saya siap menanggung konsekuensi seba­gai pimpinan KPK.

Koruptor memiliki tiga kekua­tan, yakni kekuatan uang, kelom­pok, dan senjata. Mungkin saja mereka melakukan teror.

Dalam melakukan perlawanan, mereka bisa memakai salah satu kekuatannya atau semua kekua­tan yang mereka miliki secara bersama-sama. Untuk mengha­dapi hal itu, saya sudah bersum­pah kepada Allah. Saya siap mati syahid untuk memberantas ko­rupsi. Apapun risiko akan saya hadapi.

Apa yang harus dilakukan KPK periode mendatang?
Ada beberapa hal yang harus menjadi prioritas KPK. Pertama, konsolidasi internal. Hal itu harus dilakukan pada periode pertama, sehingga KPK bisa menjadi ‘Super Man’ yang punya kekua­tan SDM.

Kedua, KPK harus melakukan koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum dan ins­­tansi pengawasan. Selain men­­ce­gah intervensi dan kri­minalisasi, koordinasi dan super­visi dengan lembaga penegak hukum dan instansi pengawasan juga dapat memperkecil penya­lahguanaan APBN dan APBD. Itu sangat berguna dalam mem­berantas korupsi.

Selain itu?
Melakukan reformasi biro­krasi. Selama ini, reformasi biro­krasi yang dilakukan KPK hanya sebatas penelitan dan peng­kajian terhadap instansi peme­rintah.

Ke depan, peran tersebut harus ditambah pengawasan iternal dan koordinasi, agar re­formasi biro­krasi ber­jalan lebih optimal.

Bagaimana dengan peninda­kan?
Itu juga prioritas. KPK harus memprioritaskan penindakan. Dalam waktu satu tahun, pimpi­nan KPK yang baru harus mampu menuntaskan seluruh sisa perkara periode sebe­lumnya. Tahun se­lanjutnya, pim­pinan yang baru harus memprio­ritas­kan perkara-perkara baru untuk kasus korupsi menengah ke atas.

Apa yang Anda maksud de­ngan korupsi menengah ke atas?
Korupsi menegah ke atas itu, biasanya terjadai pada sejumlah instansi pemerintah, lembaga negara atau pemerintah daerah yang mendapat alokasi APBN dan APBD yang besar.

Praktek tersebut sering terjadi pada instansi pemerintah yang menyangkut kepentingan orang ba­nyak, seperti pendidikan, kese­ha­tan, dan transportasi.

Wacana pembubaran KPK kem­bali disuarakan, tangga­pan Anda?
Saya sangat menyesalkan hal tersebut. Menurut saya, lembaga ad hoc ini masih sangat diperlu­kan dan mampu menjadi garis terdepan pemberantasan korupsi.

Saya berharap, pemberantasan korupsi tidak sekadar dijadikan wacana, namun didukung lang­kah nyata dari berbagai pihak.

Ada juga keingingan  KPK diperkuat, apa yang perlu di­per­kuat?
KPK harus diberi penyidik independen. Ini akan lebih baik. Sebab,  terlepas dari sejumlah in­tervensi dan kepentingan. Tanpa penyidik independen, para penyi­dik KPK akan terus terbebani ke­pentingan besar atau beban moral dalam melaksanakan tu­gas. Me­reka harus loyal kepada KPK dan institusi awal mereka.

Kalau Komite Etik tidak mem­buat puas anggota DPR, apa mungkin pencalonan Anda dijegal?
Salah satu anggota Komisi III DPR mengatakan, lihat nanti hasil kerja Komite Etik. Kalau macam-macam diganjal di sini (DPR).

Saya sudah perhitungkan itu. Saya tidak diterima atau tidak lolos di DPR, itu soal biasa.

Tapi hendaknya harus dipisah­kan antara persoalan seleksi dan Komite Etik. Persoalan seleksi itu saya pribadi. Nah, kalau Ko­mite Etik itu tugas bersama de­ngan anggota Komite Etik yang lain.   [rm]