Sjafrie Sjamsoeddin: Teroris Mengancam NKRI, Saatnya Diperlukan TNI

RMOL. Tindakan teroris sudah mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sudah saatnya diperlukan peran TNI untuk memberantasnya.

“Masalah terorisme di Indo­nesia sudah masuk wilayah high intention, itu sudah masuk skala TNI,” tandas Wakil Menteri Per­tahanan, Sjafrie Sjam­soeddin, kepada Rakyat Merdeka, Kamis (4/8).

Apabila TNI dilibatkan dalam operasi pem­berantasan tero­risme, Sjafrie merasa yakin TNI bisa menja­lan­­kan tugas ter­sebut de­ngan cepat, tepat, dan terorga­nisir. Sebab, TNI selama ini me­miliki kemampuan dalam pem­beranta­san dan penanggu­langan teroris­me di tiga angka­tan­nya, yaitu darat, laut, dan udara.

“Satuan penanggulangan tero­risme di TNI se­­lalu ter­pe­li­hara ke­mam­puan­nya,” ucap be­­kas Pang­­lima Kodam Jaya itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kalau sudah menyangkut ke­u­tuhan NKRI, bukankah TNI bisa langsung bertindak?
Semua keputusan keterlibatan TNI dalam pemberantasan tero­risme, tergantung pada keputusan politik pemerintah. Apakah TNI dilibatkan atau tidak.

Yang jelas, keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme jangan dilihat sebagai kepen­tingan kekuasaan. Tapi terorisme adalah sebuah ancaman bagi keutuhan NKRI dan harus segera diberantas.

Bagaimana strategi penanga­nannya?
Penanganan terorisme tidak bisa dilakukan oleh satuan-satuan dalam skala reguler saja. Tapi harus dilakukan dalam skala pasukan khusus. Saya yakin TNI bisa dan mampu bila diberikan kepercayaan untuk penanganan terorisme.

Kita harus memberi peluang seluas-luasnya kepada TNI untuk meningkatkan kemampuannya agar setara dengan kemampuan pasukan internasional. Hal ini untuk menjaga kualitas tentara kita. Ibarat pisau, digunakan atau tidak digunakan, pisau itu harus diasah.

Bukankah selama ini Polri su­dah menangani terorisme se­cara efektif?
Saya rasa cukup efektif pe­nanga­nannya selama ini. Namun, apabila ada peningkatan skala intensitas dalam hal ancaman dari teroris, maka diperlukan keterli­batan TNI dalam penanganannya.

Saya melihat saat ini diperlu­kan Dewan Keamanan Nasional yang melakukan observasi berke­lanjutan mengenai pemetaan si­tuasi nasional yang harus meli­bat­kan TNI. Pada saat terjadi ambang batas ancaman dalam skala tinggi, maka presiden lang­sung memutuskan TNI harus masuk.

Bagaimana dengan keter­li­ba­tan TNI dalam penumpasan OPM?
Di Papua itu sudah jelas sasa­ran­nya siapa. Ketika sasarannya sudah ada, maka TNI akan mem­berlakukan strategi militer. Stra­tegi itu memiliki porsi tersendiri untuk melawan, kami sering me­nyebutnya melawan insurgency dan itu ada pola operasinya.

Tapi saya tidak bisa kemuka­kan bagaimana pola operasinya lebih lanjut. Yang jelas, TNI su­dah memiliki pola operasi dalam menjaga keutuhan NKRI.

Saat ini TNI dalam menjalan­kan perannya sudah memiliki pegangan, yaitu undang-undang. Di dalam undang-undang ada operasi militer selain perang, dan TNI dapat menjalankan tugasnya menumpas separatisme berdasar­kan keputusan politik peme­rintah.

Kenapa penumpasan OPM ti­dak kunjung tuntas?
Semua yang kita rencanakan, tidak bisa selalu dikaitkan dengan selesai atau tuntas. Sebab, secara universal di seluruh dunia, ma­salah insurgency tidak bisa dise­le­saikan sampai orang yang terakhir. Misalnya insurgency se­paratis, itu kan ideology. Bisa diterapkan secara politik ataupun kekerasan. Apabila kekerasan yang digunakan, maka TNI ber­peran untuk memberantas.

Benar OPM disusupi kepen­ti­ngan negara asing?
Kita sulit mengatakan sebuah insurgency berdiri sendiri. Sebab, ada kaitannya dengan non-state actor.  OPM itu diindikasikan di­susupi oleh non-state actor, bu­kan atas nama negara tertentu. Dari sejarahnya, tiap insurgency selalu ada kaitannya dengan orang luar, tetapi tidak bisa dika­takan orang luar itu adalah negara.

O ya, bagaimana dengan per­kembangan industri alutsista?
Target pemerintah 2010-2014 adalah melakukan modernisasi alat utama sistem senjata (alut­sista) di tiap angkatan. Saat ini kita sedang mengembangkan pesawat angkut sedang yaitu CN-295 atau biasa disebut Air Bus military, kerja sama antara PT DI dengan Spanyol, Jerman, dan Prancis.

Selain itu, PT Pindad sudah bisa membuat Panser Anoa se­banyak 154 buah dan sudah digunakan untuk kontingen kita di Lebanon. Kita juga sedang mengembangkan pembuatan tank dalam negeri.

Semua alutsista yang kita buat, sudah diakui dunia internasional. Bahkan Malaysia dan Brunei sudah melakukan penjajakan untuk membeli kendaraan tempur asal Indonesia, seperti Panser Anoa. diperkirakan Malaysia membutuhkan 30 armada dan Brunei butuh 50 armada.   [rm]