Marzuki Alie Diduga Mau Selamatkan Gengnya dari Jeratan Kasus Korupsi

RMOL. Sama sekali tidak bisa diterima logika pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie bahwa tidak ada lagi orang yang kredibel untuk memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga lembaga superbody itu harus dibubarkan.

"Saya kira itu pernyataan yang kurang cerdas, tidak argumentatif. (KPK dibubarkan) hanya karena tidak tidak mendapatkan orang-orang yang kredibel. Saya kira itu argumentasi yang kurang tepat. 230 juta penduduk Indonesia, saya kira masih tersedia orang-orang yang memiliki integritas," kata anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding, kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.

Kedua soal usulan pemaafan terhadap para koruptor. Menurut Wakil Ketua Fraksi Hanura ini, gagasan Ketua DPR ini melukai dan menciderai semangat pemberantasan korupsi. Tak hanya itu, gagasan Marzuki  itu juga menciderai semangat reformasi.

"Pernyataan itu sangat blunder," tegasnya.

Makanya, masih kata Sudding, wajar saja sebagian masyarakat menduga bahwa Marzuli Alie sebenarnya ingin menyelamatkan rekan-rekannya di Partai Demokrat dari jeratan hukum lewat usulannya tersebut.

"Saya kira kita tidak bisa menafikan begitu saja ya (dugaan masyarakat itu). Karena posisi dia selaku Wakil Ketua Dewan Pembina (Partai Demokrat). Dan (pada saat bersamaan) muncul persolan korupsi di internal Demokrat, yang banyak menyeret kolega-koleganya. Tidak menutup kemungkinan bahwa gagasan pembubaran KPK dalam kaitannya untuk menutup proses hukum terhadap kolega-kolega di Partai Demokrat," nilainya.

Karena itu, untuk menepis dugaan masyarakat itu, Partai Demokrat harus mengeluarkan pernyataan resmi bahwa apa yang disampaikan Marzuki Alie bukan pesanan ataupun keinginan dari Demokrat. Tentu yang menyampaikan juga harus pucuk tertinggi di partai besutan SBY tersebut, mengingat posisi Marzuki Alie yang cukup strategis.

"Kalau tidak ada satu klarifikasi dari Demokrat, orang akan mengangap (pernyataan Marzuki) sikap resmi Demokrat," tambahnya.

Tapi, kalau memang betul Demokrat menegaskan bahwa itu bukan sikap resmi partai, maka Marzuki layak diambil tindakan.

"Saya kira karena ini sudah membawa implikasi, ketika ada kader-kader yang mengeluarkan statemen yang bukan sikap resmi partai, saya kira, ya seharusnya ada tindakan yang diambil oleh partai," tutupnya. [zul]