Berita

ilustrasi kongres demokrat

Mantan Staf Ahli Nazaruddin: Tidak Ada Money Politics

JUMAT, 29 JULI 2011 | 20:38 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Mantan staf ahli M Nazaruddin di DPR, Nuril Anwar, membantah 'bagi-bagi uang' dalam kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung.

Nuril yang ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan (Jumat petang, 29/7), mengungkapkan, keterangan dua bekas sopir Nazaruddin di televisi, banyak janggalnya.

"Mereka sudah tidak bekerja pada Nazar per Januari kemarin. Selain itu, kapasitas mereka itu apa? Sebagai sopir, apa mereka ikut dalam pertemuan," kata Nuril, yang juga sudah mundur dari jabatannya sebagai staf ahli Nazaruddin di DPR.


Nuril Anwar mengakui adanya uang yang dibagikan ke peserta kongres Partai Demokrat pada 2010. Namun, Nuril membantah uang itu sebagai bagian dari politik uang.

"Itu uang untuk akomodasi dan transportasi bagi para pendukung AU (Anas Urbaningrum). Bukan money politics. Jumlahnya juga bukan miliaran rupiah seperti yang diungkap sopirnya (Nazaruddin) itu," kata Nuril.

Karenanya, Nuril menganggap bahwa keterangan dari empat anak buah Nazaruddin dalam wawancara di sebuah televisi itu bohong.

Para pembantu Nazaruddin itu mengaku bertugas sebagai sopir dan pengawal uang yang dibagikan ke peserta kongres. Mereka adalah sopir Nazaruddin bernama Aan, Dede dan Jauhari yang berperan sebagai pengawal uang, dan Dayat seorang sopir staf keuangan PT Anugerah Nusantara, Yulianis.

Dalam wawancara itu, Dede dan Jauhari mengaku ditugasi membawa uang dalam mobil box ke Hotel Aston Premiera di Bandung. Uang tersebut dimasukkan dalam mobil box Daihatsu Espass. Uang yang dimasukkan dalam kamar hotel itu, menurut Dede, diambil terus menerus sampai berakhirnya kongres.

"Keterangan itu kan karena mungkin disuruh sama mantan bosnya itu. Disuruh bicara begini-begini," jelas Nuril.

Menurut Nuril, uang itu tidak hanya dibagikan kepada pendukung Anas Urbaningrum saja.

"Yang tidak mendukung kita bantu juga, karena mereka tidak dapat pulang ke daerahnya. Jumlahnya paling Rp1-2 juta perorang," ujarnya.

Nuril juga membantah ada anggota DPR yang ikut mengawal uang tersebut.

"Tidak ada itu. Mereka hanya berhalusinasi saja," ujarnya. [guh]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya