Pertemuan tertutup antara Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dengan Wakil Presiden Boediono melahirkan berbagai spekulasi politik yang patut dipertimbangkan.
Berbagai spekulasi politik itu bukan sesuatu yang berlebihan, mengingat pertemuan selama dua jam itu tidak berlangsung di ruang dan waktu yang hampa politik.
Presiden SBY dan Partai Demokrat yang didirikannya semakin terpojok menyusul nyanyian nyaring dan melengking Muhammad Nazaruddin. Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Demokrat akhir pekan lalu rasa-rasanya tak berhasil mengembalikan simpati publik terhadap partai itu. Kecurigaan semakin membesar.
Di sisi lain publik pun mengetahui bahwa Din termasuk dalam barisan kelompok yang kerap berseberangan dengan Presiden SBY. Din dan Muhammadiyah tidak menghadiri pertemuan antara Presiden SBY dan pemimpin ormas Islam di Istana Negara beberapa hari lalu. Bahkan di awal tahun ini Din termasuk dalam kelompok pemuka agama yang meniupkan isu kebohongan rezim SBY.
Mengapa pula tokoh yang berseberangan dengan SBY menggelar pertemuan tertutup selama dua jam dengan Wakil Presiden? Agenda apa gerangan yang mereka bahas selama itu?
Ditanya wartawan usai pertemuan, apakah ada isu politik yang mereka bicarakan, reaksi Boediono dan Din tidaklah sama.
Boediono hanya tersenyum dan tertawa. Sementara Din mengatakan tidak ada.
Boediono memang pantas tersenyum, juga pantas tertawa. Dalam dinamika medan politik yang sedemikian rupa, sejatinya dia adalah politisi paling kuat di republik ini. Bila ada apa-apa pada Presiden SBY, menurut UUD 1945 Boediono akan menjadi orang pertama yang menampung durian runtuh.
Apakah Boediono sedang merajut jalan ke arah itu? Ataukah Din Syamsuddin yang sedang memperlihatkan kemampuan mengatur keseimbangan politik?
Kita belum tahu pasti apa yang terjadi selama dua jam di dalam kantor Din di lantai dua gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta.
Semogalah Din Syamsuddin menyadari bahwa Boediono adalah bagian dari masalah yang sedang dihadapi Indonesia. Baik masalah hukum, maupun masalah ekonomi.
Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR, Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) yang diberikan Boediono kala menjabat Gubernur BI untuk Bank Century melanggar aturan hukum dan perundangan. Boediono juga menjadi pihak yang paling ngotot meminta agar Bank Century dibailout dan ditetapkan sebagai bank gagal yang berdampa sistemik dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), malam hari 20 November 2008. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menangani kasus ini masih terlihat ragu-ragu.
Di lapangan ekonomi, sejak masa kampanye dalam Pilpres 2009, Boediono tak pernah berbicara tentang strategi menambah lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah orang miskin. Hal paling dominan yang kerap disampaikannya di masa itu adalah menjual sejumlah BUMN!
Dengan catatan singkat di atas, apapun yang dibicarakannya dengan Boediono selama dua jam, semogalah Din Syamsuddin menyadari bahwa Boediono adalah bagian dari persoalan bangsa ini.
[guh]
