Berita

M Jasin

Wawancara

WAWANCARA

M Jasin: Saya Siap Diperiksa, yang Lain Juga Dong...

JUMAT, 29 JULI 2011 | 06:57 WIB

RMOL. Wakil Ketua KPK M Jasin meminta Komite Etik untuk memeriksa semua pimpinan KPK yang disebut-sebut Nazaruddin dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet.

“Ini demi menjaga kewibawaan KPK. Siapa saja yang disebut dalam nyanyian Nazaruddin hendaknya diperiksa. Saya siap diperiksa, yang lain juga dong. Komite etik harus fair. Sebab, Pak Busyro Muqoddas juga ikut disebut Nazaruddin, dia juga ha­rus diperiksa,” kata M Jasin ke­pada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, Komite Etik KPK yang dibentuk Selasa (26/7) melibatkan unsur pimpinan, pe­nasihat KPK, dan 2 tokoh ma­syarakat. Komite Etik dipimpin Abdullah Hehamahua, beranggo­takan Busyro Muqoddas (Ketua KPK), Bibit Samad Rianto (Wa­kil Ketua KPK), Haryono Umar (Wakil Ketua KPK), Zaid Zainal Abidin (penasihat KPK), Sjah­ruddin Rasul (bekas pimpinan KPK), dan Marjono Reksodi­putro (Guru Besar Universitas Indonesia).


M Jasin selanjutnya mengata­kan, permintaan memeriksa pim­pinan KPK yang lain bukan untuk menyudutkan atau saling me­nyerang antar pimpinan. Se­bab, semua pimpinan KPK sudah megetahui kalau apa yang dila­kukan Nazaruddin adalah fitnah.

“Kalau saya diperiksa Pak Busyro, kemudian dinyatakan tidak ada masalah. Publik akan menilai, hal itu wajar. Sebab, yang memeriksa temannya sen­diri. Sesama pimpinan, pasti akan saling melindungi. Namun, kalau yang memeriksa indepen­den, Insya Allah prasangka negatif itu tidak ada,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Persiapan apa yang Anda la­kukan dalam pemeriksaan Ko­mite Etik?
Saya siap memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Omo­ngan orang itu kan fitnah. Kita nggak usah menanggapinya ter­lalu serius. Kalaupun pemerik­saan­nya terbuka dan boleh diha­diri wartawan, saya siap-siap saja. Nggak ada apa-apa kok.

Apa Anda pernah bertemu de­ngan Nazaruddin seperti yang dikatakannya?
Saya tidak pernah kenal dan tidak pernah ketemu sekalipun da­lam hidup saya dengan Naza­ruddin.

Ini kan bukan kali pertama kami difitnah. Dalam kasus ter­dahulu, Anggodo, semua pimpi­nan KPK bahkan diseret-seret. Namun, semua rekayasa itu ter­bukti setelah kami membuka hasil sadapan KPK di Mahkamah Konstitusi.

Bagaimana dengan perte­muan pimpinan KPK lain de­ngan Nazaruddin?
Informasinya kan begitu. Kata­nya, yang pernah bertemu Naza­ruddin adalah Pak Chandra (Hamzah), Pak Haryono (Umar), Johan Budi, Bambang Proptono Sunu (sekjen KPK) dan Ade Raharja. Apapun motif perte­muan­­nya, walau tidak suap, me­nurut saya orang-orang itu harus diperiksa juga. Kredibilitas KPK dan Komite Etik tetap terjaga.

Apa sanksi yang dapat di­beri­kan Komite Etik bila ada indi­kasi seperti dikatakan Naza­ruddin?  
Yang menetukan itu ya Komite Etik. Mengenai bentuk sanksi­nya,  ya tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Saya tidak ingin berkomentar, itu nggak bagus. Saya kan pihak yang terperiksa.

Apakah semua pimpinan KPK masih memiliki integritas?
Menurut keyakinan saya, se­mua pimpinan KPK masih bersih. Tidak ada yang merekayasa kasus atau menerima suap. Kenapa saya begitu yakin, karena tidak ada pim­pinan yang mampu meng­ambil kebijakan sendiri.

Kami kan kolektif dan kolegial. Namun, tidak berarti kalau ke­putusan itu diambil secara kom­promi. Kami saling mengamati satu sama lain. Kami masih kon­sisten. Masyarakat bisa melihat itu dari track record KPK. Maka­nya, kami berharap publik tak sepenuhnya mempercayai omo­ngan Nazaruddin.

Bagaimana dengan dugaan per­mainan dalam proyek  Ham­balang?
KPK dan kejaksaan masih meng­usut dan mengumpulkan data serta informasi terkait pro­yek tersebut. Kalau kami sudah memi­liki data yang lebih lengkap dan su­dah mengarah pada kriteria pe­nyidikan, ya akan kami lan­jutkan.

Nantinya siapa yang mena­ngani kasus ini, KPK atau ke­jaksaan?
Hal itu belum diputuskan. Saat ini kami masih melakukan koor­dinasi dan mengumpulkan alat bukti. Kalau sudah lengkap, bisa saja KPK yang menangani atau tergantung pada hasil koor­dinasi­nya.     [rm]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Safari Politik Jokowi Tak Pengaruhi Elektabilitas PDIP

Sabtu, 27 Juni 2026 | 00:14

Seruan Reformasi Jilid II Bukan Aspirasi Mahasiswa

Sabtu, 27 Juni 2026 | 00:00

Safari Politik Jokowi cuma Demi Gibran dan Kaesang

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:41

Empat Nyawa Sudah Cukup, Setop Latsarmil SPPI

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:23

Sarasehan KPPG: Keterwakilan Perempuan 30 Persen Bukan Sekadar Kuota

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:06

Edi Hasibuan: Masyarakat Mulai Merasakan Perubahan Polri

Jumat, 26 Juni 2026 | 23:03

Universitas Bakrie Tiga Besar dalam THE Sustainability Impact Ratings 2026

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:42

Pakai Dump Truk, Polisi Kawal Massa Pendukung MBG di Tuban

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:24

Jubir FAM UBK: Ada Aktor Intelektual Sengaja Rusak Citra Kampus dan Wapres

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:22

DPR Usul Kemenukbangga Jadi Penyalur BLT

Jumat, 26 Juni 2026 | 22:03

Selengkapnya