Rano Karno: Apa Tolok Ukurnya Kinerja Saya Menurun

RMOL. Rano Karno dinilai kurang serius menjalankan tugasnya sebagai Wakil Bupati Tangerang setelah dinobatkan menjadi Calon Wakil Gubernur Banten.

“Banyak yang bilang setelah saya menjadi calon wakil Guber­nur Banten, kinerja saya menurun di Pemkab Tangerang. Hal itu tidak benar. Apa tolok ukurnya ki­nerja saya menurun,” ucap Rano Karno kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut kutipan se­lengkapnya:

Barangkali konsentrasi Anda sudah ter­curah sebagai ca­lon Wakil Gu­bernur men­dam­­pingi Ratu Atut Chosiyah se­bagai ca­lon Gu­bernur Banten?
Selama ini rutinitas saya se­belum atau setelah pencalonan di Pilgub Banten tidak ada yang berubah. Semua ber­ja­lan se­perti biasa. Ti­dak ada yang di­a­baikan. Se­mua­nya lancar. In­sya Allah tidak ada masalah.

Apa modal Anda sebagai ca­lon Wakil Gubernur Banten?
Ya, bekerja.

Salah satu fokus utama pem­bangunan Provinsi Banten lima tahun ke depan adalah dalam hal infrastruktur. Hal ini untuk men­dukung Provinsi Banten menjadi pintu gerbang Indonesia.

Provinsi Banten menjadi pintu gerbang Indonesia. Untuk men­du­kung itu, pengembangan in­fra­struktur harus menjadi salah satu fokus pembangunan di Banten.

Apa Anda yakin mampu mem­­­perbaiki infrastruktur itu?
Yakin dong. Provinsi Banten yang secara geografis wilayahnya strategis akan terus berkembang.

Usia Provinsi Banten masih 11 tahun, tapi tidak bisa dianggap remeh dalam melakukan pem­bangunan. Sebab, potensi Pro­vinsi itu begitu besar. Kalau di­berdayakan secara maksimal, ini sungguh luar biasa.

Kalau dibandingkan dengan provinsi lain yang usianya sudah puluhan tahun bahkan yang su­dah ratusan tahun, saya rasa kurang fair. Yang jelas selama ini pembangunannya sudah cukup, bukan berarti kita sudah puas.

Isu apa lagi yang mau diang­kat dalam Pilgub?
Tentu mengikuti visi misi yang Gubernur susun, yaitu melan­jutkan pembangunan Banten. Tapi saya tekankan lagi, bukan berarti kita puas dengan pem­bangunan selama ini, tetapi kita akan mengembangkan lebih maju.

Beberapa waktu lalu, saya ikut rapat dengan sebuah tim yang di­ketuai Wakil Presiden membahas mengenai pembangunan. Di da­lam rapat itu, ada rencana pem­bangunan jembatan di Selat Sunda. Artinya infrastruktur men­jadi bagian penting dalam pem­bangunan Banten ke depan.

Apa infrastruktur isu utama yang diangkat?
Itu menjadi fokus, tetapi bukan berarti hal yang utama. Secara filosofi membangun infrastruktur artinya membuka area. Tentu yang lain juga menjadi utama. Misalnya dalam hal pendidikan, kesehatan, dan hal lainnya.

Ada keinginan menyaingi Jakarta?
Secara geografis letak Banten ber­sebelahan dengan Jakarta. Proyeksi Banten untuk me­nyai­ngi Jakarta, itu sangat mungkin. Saya pernah menjadi Ketua BKPRD (Badan Koordinasi Pe­na­taan Ruang Daerah). Dari sana saya melihat potensi daerah dan tata ruang Banten memung­kin­kan wilayah itu dijadikan sebagai provinsi pembantu, bukan pe­nyangga dari pusat kota bila arealnya sudah terbuka.

Lho, bukannya nanti meru­sak lingkungan?
Kebijakan punya areal terbuka bukan berarti merusak tata ruang dan lingkungan. Tentu saja kebi­jakan ini juga harus concern ter­hadap lingkungan, bukan meru­sak semua struktur yang ada. Secara potensi wilayah Banten masih terbuka, tinggal penataan­nya saja yang diperbaiki.

Bagaimana polarisasi wila­yah yang akan dikembangkan?
Seharusnya mempolakan se­buah daerah itu segera dilaku­kan. Misalnya daerah industri yang akan dikembangkan di Kabupa­ten Tangerang. Contoh lain, Ka­bu­paten Pandeglang yang area pertaniannya yang luas bisa di­jadikan lumbung padi dan akan dikembangkan menjadi area per­sawahan yang subur. Selain itu, bagaimana sebuah wilayah di­kembangkan menjadi industri produktif.

Beberapa rencana itu dapat direalisasikan dengan koordinasi yang baik antara pimpinan daerah untuk menentukan arahnya ke­mana, dan kembali harus harmo­ni­sasi antar wilayah.    [rm]