Berita

Jimly Asshiddiqie

Wawancara

WAWANCARA

Jimly Asshiddiqie: Masa Depan Demokrat Tergantung Pembuktian ­Ucapan Nazaruddin

KAMIS, 28 JULI 2011 | 04:45 WIB

RMOL.Nazaruddin sudah resmi dipecat dari Partai Demokrat. Tapi nasib partai pemenang Pemilu 2009 itu tetap sangat tergantung ‘nyanyian’ Nazaruddin.

Apakah ‘nyanyian’ bekas Ben­dahara Umum Partai Demo­krat itu benar-benar fitnah atau se­baliknya.

Kalau fitnah, berarti partai yang diprakarsai SBY dan Vence Rumangkang itu bakal semakin besar ke depan. Tapi kalau ucapan Nazaruddin benar, maka partai ini hancur.

 Demikian disampaikan bekas Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, di Jakarta, Senin (25/7).

“Masa depan Partai Demokrat ada di pembuktian ucapan Na­zaruddin. Setelah Nazar diperiksa mungkin ditemukan atau tidak keterlibatan dari orang-orang yang disebutkan itu,” papar bekas Wantimpres Bidang Hukum dan Ketatanegaraan itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa maksudnya nasib Partai Demokrat ada di pembuktian ucapan Nazaruddin?

Nazaruddin terlalu cepat ber­bicara. Ucapannya itu harus di­buktikan berapa persen kebena­ran­nya. Apakah 90 persen, 80 persen, 70 persen, atau 0 persen.

Apabila 0 persen kebenaran­nya, Demokrat akan menjadi semakin besar karena berhasil membuktikan bahwa partai tersebut difitnah. Namun kalau kebenarannya 90 persen, Demo­krat bisa tenggelam. Makanya, masa depan Partai Demokrat ada di Nazaruddin. Namun saya berharap Nazaruddin banyak bohongnya. Sebab apabila benar akan mengganggu kinerja peme­rintahan secara keseluruhan.

Bagaimana bila Nazaruddin tidak pulang?

Pasti pulang. Kalau tidak, dia akan rugi. Sebab, dikucilkan da­lam kehidupan nyata. Dia bisa pergi kemana-mana karena masih punya uang. Tapi ketika uangnya habis, mau pergi kemana lagi.

 Daripada membiarkan dirinya masuk penjara pengasingan ber­tahun-tahun, lebih baik segera pulang dengan bertanggung ja­wab, karena sebagai politisi dia seharusnya gentleman.

Nazaruddin mengaku tidak percaya KPK, itu bagaimana?

Namanya bandit begitu, orang lain yang dituduh. Saya ingin me­nekankan, ketika KPK dituduh, bukan berarti institusi itu 100 persen salah. Me­reka bisa me­meriksa internalnya sendiri tapi tidak sekarang, namun yang ha­rus di­pe­riksa KPK saat ini adalah Na­zaruddin terlebih dahulu.

KPK sudah me­me­riksa inter­nal­nya?

Tidak ada gunanya KPK mem­buat tim untuk memeriksa Chandra Hamzah dan lain-lain. Nanti saja itu dilakukan. Tetapi memang sebaiknya orang-orang yang disebut itu merasa menye­babkan beban psikologis.

O ya, bagaimana dengan kon­disi politik Indonesia saat ini?

Kita masuk perangkap dalam li­beralisme politik. Kalau libe­ralisme ekonomi adalah ekonomi pasar bebas, maka liberalisme politik adalah politik pasar bebas. Kita membuat keputusan berda­sar­kan kemauan pasar. Sedang­kan pasar ditentukan pembentu­kan opini, dan pembentukan opini ditentukan media.

Karena itu, media saat ini laku keras, media bisa meng­gi­ring opini ke kanan atau ke kiri. Kita memer­lukan media yang idealis dan independen. Tidak berpihak pada siapapun kecuali kepada kebe­naran faktual yang bisa memberi arah perjalanan bangsa. [rm]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Slank Siuman dari Jokowi

Selasa, 30 Desember 2025 | 06:02

Setengah Juta Wisatawan Serbu Surabaya

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:30

Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:19

Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:00

Sekolah di Aceh Kembali Aktif 5 Januari

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:50

Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:07

Gegara Minta Duit Tak Diberi, Kekasih Bunuh Remaja Putri

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:01

Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:45

Pemprov DKI Hibahkan 14 Mobil Pemadam ke Bekasi hingga Karo

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:05

Rakyat Tak Boleh Terpecah Sikapi Pilkada Lewat DPRD

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:02

Selengkapnya