RMOL. Selain memiliki kendala teknis untuk memulangkan Nazaruddin dari negara persemubunyiannya, Kapolri juga tidak mendapatkan bantuan maksimal dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena itu, kalau pun gagal pulangkan Nazaruddin, Kapolri tak bisa disalahkan seorang diri.
"(Penangkapan Nazaruddin) inikan kerjaan KPK. Mestinya KPK memberikan support yang besar juga bagi polisi. Tapi sejauh ini kita melihat KPK tidak serius (membantu polisi)," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini.
Dalam pengamatan Neta, KPK belum bekerja maksimal membantu Polri dalam memulangkan Nazaruddin. Padahal, KPK memiliki intelijen, wewenang penyadapan, dan dana yang besar.
"Artinya fakta-fakta (kewenangan KPK yang belum dijalankan) ini harus dilihat juga. IPW bukan membela polisi dalam hal ini. Kita hanya menyampaikan ada fakta yang seperti itu. (Meski begitu) kita tadi menyampaikan harus cepat lah Nazaruddin ditangkap supaya masyarakat tidak kecewa kepada Polri," ucap Neta, yang mengaku bertemu Kapolri tadi pagi.
Karena itu, tegas Neta, KPK harus punya kepedulian dan juga sebaiknya pro aktif dalam membantu Polri dalam mencari Nazaruddin. Nah, sejauh ini, dia melihat, kerja sama antara dua lembaga penegak hukum itu tidak sinkron.
"KPK sepertinya arogan, padahal ini
gawean dia. Mentang-mentang sudah dikeluarkan
red notice, dia lalu serahkan kepada Polri," sergah Neta.
Kalau memang serius untuk membantu Polri memulangkan Nazaruddin, banyak hal yang bisa dilakukan KPK di dalam negeri.
"Dia (KPK) punya intelijen. Intelijen ini bekerja maksimal, kemudian dia itu harus segera menggeledah rumah dan kantor Nazaruddin. (KPK) memintai keterangan atau mencari informasi dari keluarga Nazaruddin. Itukan belum dilakukan KPK. Ini dulu dilakukan secara maksimal oleh KPK baru kelihatan KPK serius," tandasnya.
[zul]
