Gawat, Cak Imin Berpotensi Kekalkan Posisi Indonesia sebagai Bangsa Kuli

RMOL. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dinilai belum mampu menyelesaikan masalah Tenaga Kerja Indonesia. Langkah-langkah dan action plan yang ditempuh sepertinya belum mampu meminimalisir persoalan TKI di luar negeri. Justru sebaliknya, bisa jadi menimbulkan masalah baru.

Soal rencana moratorium dan penghentian total TKI ke Arab Saudi, misalnya, dinilai sangat beresiko karena akan menghilangkan 2.28 triliun devisa bagi keluarga TKI di Indonesia setiap bulannya. Sementara di lain pihak, pemerintah juga belum mampu menciptakan lapangan kerja bagi TKI kita bila mereka kembali ke Tanah Air. Selain itu, pemerintah juga belum berhasil mencari negara-negara lain yang mau menerima para TKI kita.

"Persoalan TKI ini memang sangat problematis. Ibarat buah simalakama. Bila pengiriman terus dilanjutkan, martabat bangsa bisa tergadaikan akibat berbagai tindakan manusiawi yang diterima oleh TKI kita. Tetapi bila dilakukan moratorium dan penghentian total, maka devisa negara yang cukup signifikan itu menjadi hilang," kata Direktur Migrant Institut Dompet Dhuafa, Adi Chandra di sela-sela acara Dialog Ketenagakerjaan dengan tema Dilema Buruh Migran Antara Martabat Bangsa dan Devisa Negara, di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng, tadi malam yang dilaksanakan PP Pemuda Muhammadiyah.

Sebagai regulator, Menakertrans dinilai pihak yang paling bertanggung jawab. Kebijakan-kebijakan yang diambil sepertinya sangat responsif dan hanya sekedar untuk membahagiakan sementara rakyat Indonesia. Pihak menakertrans sepertinya belum melakukan studi yang serius sebelum keputusan ditetapkan.

"Kebijakan-kebijakan responsif seperti ini tentu tidak akan berhasil secara maksimal. Apalagi selama ini Menakertrans dinilai kurang melibatkan pihak-pihak luar dalam membicarakan masa depan TKI kita di Indonesia. Akibatnya, perspektif yang ada didominasi orang-orang yang ada di sekitarnya saja. Biasanya, orang-orang ini hanya berpikiran menyelesaikan masalah untuk sesaat saja. Yang penting bapak senang," tambahnya.

Sejatinya, pengiriman TKI ke luar negeri dapat mengurangi dan menurunkan angka kemiskinan. Tetapi faktanya, meskipun devisa yang diperoleh signifikan, namun tingkat kemiskinan tetap saja pada titik yang sama.

"Malah yang lebih miris lagi, bekerja sebagai TKI diwariskan dari nenek ke anak, dan dari anak ke cucunya. Ini terjadi karena pemerintah belum mempunyai program yang bagus untuk membina para TKI dalam mengelola keuangan mereka. Berdasarkan riset kita, uang yang mereka peroleh dari luar negeri kebanyakan dipergunakan untuk membeli tanah, rumah, dan membiayai kebutuhan sekolah anak sampai tingkat SMA. Uang yang mereka peroleh sama sekali tidak produktif yang berdampak baik dalam peningkatan ekonomi keluarga," lanjut Chandra.

Ketidakseriusan Menakertrans dan jajarannya dalam menanganai masalah TKI ini, tambahnya, dapat mengekalkan posisi Indonesia sebagai bangsa kuli di negeri orang. [zul]