Berita

X-Files

Ratusan Orang Mendaftar Sayembara Temukan Nazar

Informan Swasta Bergerak Kemana-mana
SENIN, 25 JULI 2011 | 06:57 WIB

RMOL. Polisi yang menerima instruksi Presiden SBY untuk memburu M Nazaruddin belum menunjukkan prestasi. Pelarian dan ‘nyanyian’ nyaring Nazaruddin di media massa, membuat sejumlah pihak gerah.

Meski sudah beberapa kali mem­beri keterangan pers di tele­visi, keberadaan tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet itu belum terendus. Kadivhumas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam mengatakan, perburuan terhadap Nazaruddin sampai kini masih diintensifkan jajarannya. Ia menyebut, kepolisian telah me­ngetahui posisi Nazaruddin.

Tapi, bekas Kapolda Kepulau­an Riau ini, memilih untuk mera­ha­siakan lokasi perburuan yang di­maksudkannya. “Nanti kalau su­d­ah ditangkap akan dibe­ri­ta­hu,” katanya. Anton mengaku, po­lisi serius menindaklanjuti ins­truksi Presiden dalam memburu jejak Nazaruddin.


Usaha kepolisian mengendus jejak Nazaruddin di luar negeri kata jenderal bintang dua itu, dila­kukan melalui koordinasi ber­sa­ma Kepolisian Internasional (In­­ter­pol). Menurutnya, kerjasama de­­ngan negara-negara anggota In­terpol dilakukan guna mem­per­ce­pat proses pemulangan Nazaruddin.

“Terakhir ada informasi dia be­rada di Filipina. Kami cek ke sana tapi sudah tidak ada. Polisi juga fokus melacak jejaknya di Singa­pura,” ucapnya.

Untuk kepentingan melacak Na­zaruddin di Singapura, sam­bung­nya, kepolisian mengirim tim ke negara tersebut.  Namun, An­ton tidak menjelaskan kapan tim berangkat serta berapa anggo­ta personil tim tersebut.

Di Indonesia, Anton mengaku, es­kalasi perburuan jejak Naza­rud­din meningkat. Lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat per­sembunyian Nazar di kawasan Bin­jai, Sumut, Batam, Riau sam­pai Nganjuk dan Jember, Jatim, katanya lagi, dipantau polisi se­cara intensif.

“Pokoknya kita be­rusa­ha opti­mal dalam memburu buronan kami,” tegasnya. Se­men­tara Kabagpenum Polri Kombes Boy Rafli Amar memastikan, ke­polisian telah mengetahui posisi Nazaruddin.

Namun ia menyatakan, ke­po­lisian belum bisa meng­infor­ma­si­kan hal tersebut kepada publik. Alasannya langkah diplomasi antar negara tengah dilaksana­kan oleh kepolisian. “Dia ada di se­buah ne­gara bukan kepu­lau­an,” ucapnya.

Menanggapi soal sayembara pi­hak luar alias LSM terkait per­buruan Nazaruddin, Anton tak mau menanggapi hal tersebut se­cara terburu-buru. Dia menyebut, selama tidak menyalahi prosedur hukum, hal membuka sayembara sah-sah saja.

Ia menampik anggapan bahwa sayembara yang digelar LSM men­jadi semacam upaya men­dis­kreditkan kepolisian yang tidak mampu meringkus buronan terse­but secara cepat. “Itu bentuk ap­re­siasi masyarakat dalam men­dukung kepolisian. Bentuk du­ku­ngan itu kan bisa bermacam-ma­cam,” tandasnya.

Presiden LSM Lumbung I­n­for­masi Rakyat (LIRA) Jusuf Rizal menyatakan, dibukanya sayem­ba­ra perburuan Nazaruddin de­ngan total hadiah terakhir Rp 150 juta, ditujukan untuk mem­per­cepat penuntasan kasus ini.

“Bukan tidak percaya sama kepolisian. Tapi, ini bagian dari sikap mendukung kepolisian dalam menuntaskan kasus ini,” katanya seraya menambahkan, seratusan orang dari seluruh wila­yah Indonesia telah mendaftar  ke perwakilan LIRA di daerah.

Tapi, ia mengaku tidak ingat per­sis jumlah atau total orang yang mendaftar di kantor-kantor perwakilan LIRA. “Pokoknya sudah ada ratusan. Kami sebar­kan informasi ini sampai ke pe­lo­sok daerah,” katanya ketika di­hubungi Rakyat Merdeka.

Menjawab pertanyaan, apakah dari sayembara tersebut, LIRA telah mendapat informasi seputar posisi Nazaruddin? Jusuf belum bisa menyampaikan hal tersebut secara terperinci. Dia bilang, ha­sil pantauan LIRA me­nyebutkan, Nazaruddin kemungkinan besar berada di dalam negeri. “Angka perbandingannya masih 50:50. Tapi kalau saya rasa keberadaan Nazar masih di dalam negeri.”

Jusuf bercerita, belum lama ini pihaknya mendapat informasi dari seseorang di Riau. Orang itu menyebutkan, Nazar berada di Binjai, Sumatera Utara.

“Saya dapat dari seorang in­forman yang bernama Amir. Dia bilang pernah melihat Nazar di­sem­bunyikan oleh pengusaha yang bergerak di bidang illegal log­ging,” tegasnya. Namun, keti­ka ditanya iden­titas pengusaha yang me­nyem­bunyikan Nazar, Jusuf menolak membeberkannya.

Sementara itu, Kabiro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo menyatakan, koordinasi untuk menemukan Nazaruddin dila­ku­kan secara intensif. “Kita ber­koor­dinasi dengan ke­polisian dan Imigrasi untuk melakukan perbu­ruan terse­but,” ucapnya.

Meski intensif melakukan pe­nge­jaran terhadap Nazaruddin, ia mengaku, KPK tidak memasang target waktu. “KPK akan terus berjalan mengusut kasus ini. Siapa­pun yang diduga terlibat per­kara ini akan dimintai kete­ra­ngan,” tambahnya.

Biarkan Aparat Bekerja Sampai Darah Penghabisan
Ahmad Yani, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR Ah­mad Yani menilai, sayem­bara berhadiah yang digelar LSM LIRA dapat dikategorikan se­bagai tindakan yang me­nganggap lemah kinerja aparat. Pa­salnya, penangkapan Naza­ruddin merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

“Tentunya kita sebagai ma­syarakat harus menghormati hukum. Biarkan mereka bekerja sampai titik darah penghabisan. Saya lihat ini justru suatu hal yang kurang baik bagi pene­gakan hukum di Tanah Air ke depan,” katanya.

Menurutnya, tindakan LIRA da­pat memancing emosi ma­sya­rakat. Karena itu, Yani meng­harapkan sayembara berhadiah itu ada baiknya tidak dilakukan. “Sebaiknya serahkan saja ke­pada yang berwajib. Lagipula, Polri dan KPK sudah bekerja sama dengan Interpol untuk me­nangkap Nazar,” ucapnya.  

Politisi PPP ini menilai, tin­da­kan Nazaruddin yang ber­nyanyi melalui media massa me­rupakan tindakan yang ti­dak patut dicontoh. Sebab, per­bua­tan itu sama dengan meng­han­cur­kan partainya sen­diri, Demokrat.

“Tidak etis dong. Apalagi Nazar itu kan mewakili golo­ngan muda di partainya. Se­harusnya bisa memberikan kontribusi yang baik untuk partai,” ujarnya.

Yani menilai, ada oknum be­sar di belakang Nazar sehingga bekas Bendahara Umum DPP Demokrat itu berani bicara te­rang-terangan pada media massa. Menurutnya, agar semua permasalahan terang ben­de­rang, sebaiknya Nazar segera pu­lang ke Indonesia dan mem­pertanggungjawabkan semua tindakannya. “Itu lebih baik da­ripada terus bernyanyi di tempat yang tidak ketahuan lokasinya,” ucapnya.

Akan Seperti Kasus Century
Yusuf Sahide, Direktur LSM KPK Watch

Rakornas Partai Demokrat diharapkan benar-benar menja­di ajang pembersihan kader partai bermasalah. Hal itu di­sam­paikan Direktur LSM KPK Watch, Yusuf Sahide.

“Seyogianya semua ini di­jadikan pelajaran penting bagi Demokrat. Kami ingin partai politik di Indonesia bebas dari orang-orang yang berperkara hukum apalagi kasus ko­rup­si,” katanya.

Dia juga meminta kepada elit partai tidak menanggapi ocehan Nazaruddin. Karena lagi-lagi, Yusuf melihat bahwa tingkah laku Nazaruddin ini memang sengaja ditujukan untuk me­ngobok-obok internal partai. Yusuf meminta agar elit partai tak terkotak-kotak menanggapi ulah bekas Bendahara Umum Demokrat tersebut.

Namun, Yusuf sangat men­du­kung sayembara yang dil­a­ku­kan LSM untuk membantu men­cari keberadaan Nazaru­d­din. Soalnya, kata dia, ma­sya­rakat sudah mulai kecewa ke­pada aparat penegak hukum yang lamban menemukan Na­zaruddin.

Menurutnya, di tengah situasi seperti itu, masyarakat tidak bisa disalahkan bila mengambil ini­siatif mencari keberadaan Na­za­ruddin ­sendiri. “Yang patut di­per­tanyakan itu lembaga pe­ne­gak hukumnya. Kok Nazar bisa bebas bernyanyi di media massa, tapi aparat penegak hu­kum be­lum mampu me­ne­mu­kannya.”

Yusuf mengimbau KPK agar terus menindaklanjuti pengusu­tan kasus ini. Pasalnya, jika ter­lalu lama dibiarkan, dia kha­wa­tir kasus itu akan dibawa oleh pihak-pihak tertentu masuk ke ranah politik. Hal ini, menu­rut­nya, bisa ditemui pada skandal Bank Century.

“Century itu kan awalnya hiruk pikuk sekali. Sampai di­bentuk pansus di DPR. Tapi ha­silnya, tidak selesai-selesai,” tegas dia.   [rm]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya