Berita

sby/ist

SBY Jadi Presiden Indonesia Pertama yang Berbagi Mimbar dengan Orang Bermasalah di KPK

MINGGU, 24 JULI 2011 | 21:37 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Indonesia benar-benar dipimpin oleh kebohongan dan kemunafikan. Miniatur kebohongan dan kemunafikan para pemimpin tersebut tergambar secara gamblang dalam Rakornas Partai Demokrat, partai berkuasa.

Begitu kata Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Mashinton Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu malam, 24/7).

Buktinya, kata Masinton, dari atas mimbar panggung biru disiarkan 10 komitmen Sentul yang butir pertamanya menyebut Partai Demokrat harus meneguhkan jati diri sebagai partai tengah, nasionalis, religius, reformis, dan memegang etika politik bersih, cerdas, dan santun yang dibacakan Wakil Ketua DPP Demokrat Jhonny Allen Marbun.


Komitmen politik bersih itu jelas sangat bertolak belakang dengan berbagai kasus suap dan korupsi yang melibatkan kader partai Demokrat. Diantara mereka ada yang sudah dipenjara seperti Amru Daulay dan mantan Walikota Bukit Tinggi, Jufri. Ada yang sedang menjalani pemeriksaan seperti Andi Mallaranggeng. Ada yang sedang menjadi buronan seperti Nazaruddin. Bahkan ada yang kasusnya nyaris dipetieskan KPK seperti kasus suap pembangunan pelabuhan dan bandar udara di wilayah timur Indonesia yang menyeret Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun.

"Tidak ada lagi garis yang membedakan antara bahasa kejujuran dan kebenaran dengan fakta kebohongan dan kemunafikan. Semuanya disatukan dalam panggung akrobatik. Dari atas mimbar biru Jhony Allen yang terlibat kasus suap membacakan politik bersih. Dari atas mimbar yang sama presiden SBY menyampaikan keluhan-keluhannya," kata Mashinton lagi.

Sedikit pun, sambung Mashinton, tidak ada keprihatinan dari Partai Demokrat terhadap kondisi kehidupan ekonomi rakyat yang semakin memprihatinkan disampaikan dari atas mimbar biru itu. Bahkan sikap yang meniadakan kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa dipertegas dengan pidato Presiden SBY sebagai Ketua Dewan Pembina PD kepada kadernya untuk mengutamakan kepentingan partai.

"Baru kali ini dalam sejarah Indonesia Presiden satu mimbar dengan orang yang sedang kena kasus di KPK karena melakukan praktek suap," demikian Mashinton. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya