Paham yang Salah sampai Presiden SBY Pun Ganti Nama

RMOL. Banyak kesalahpahaman yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia akibat pemerintah gagal menjamin kepastian hukum serta di saat bersamaan memberikan kesempatan dan melindungi hak masyarakat untuk sejahtera. Pemerintah juga dianggap terlalu lemah dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat, termasuk di dalamnya hal yang timbul akibat perbedaan pandangan dan keyakinan.

"Sebenarnya kalau cuma salah paham tidak begitu masalah. Karena semua pihak masih bisa diajak untuk membicarakan berbagai persoalan itu. Tapi yang terjadi di Indonesia, saya kira adalah paham yang salah. Pemerintah takut berbuat, sehingga hukum tidak lagi berwibawa. Dan kalau sudah terjadi bentrokan yang memakan korban, Presiden kita pun menukar nama. Dia bilang, saya prihatin. Padahal namanya kan SBY," kata anggota Komisi II DPR RI Basuki T. Purnama yang lebih dikenal dengan nama Ahok, ketika bicara dalam seminar bertema pluralisme di Seminari Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (23/7).

Walau disampaikan dengan nada bercanda namun sesungguhnya kalimat Ahok di atas bermakna sangat dalam. Ia memiliki keprihatinan yang sama dengan Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka Online, Teguh Santosa, yang menjadi pembicara sebelumnya. Seperti Ahok, Teguh juga menilai kekerasan termasuk yang berlatar belakang agama terjadi karena negara dan pemerintah tidak memiliki komitmen yang kuat untuk membela dan mensejahterakan rakyat pada umumnya.

Paham yang salah itu juga terjadi dalam berbagai kebijakan yang dalam pelaksanaannya menjadi tidak adil. Misalnya dalam hal kesempatan pendidikan terhadap anak usia sekolah. Dulu, kalau mau masuk SD seorang anak cukup diminta untuk melingkarkan tangan kanan di atas kepala dan memegang telinga kiri. Sementara sekarang harus ada semacam ujian untuk mengukur kemampuan akademik anak.

"Anak kurang gizi dari keluarga miskin diadu dengan anak bergizi baik dari keluarga kaya. Akhirnya yang kurang gizi tidak dapat kesempatan yang sama untuk bersekolah. Juga artinya, anak-anak dari kalangan kaya yang bergizi cukup yang menikmati subsidi pendidikan," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.

Seharusnya, pemerintah juga memikirkan bagaimana caranya agar anak dari keluarga kurang mampu ang memiliki gizi minim ini tetap mendapatkan hak mereka atas pendidikan.

"Kita menghina dan melecehkan pendiri bangsa ini. Mereka yakin banget Indonesia didirikan untuk semua. Tapi paham yang salah yang berkembang luas di Indonesia yang membuat Indonesia kini dipenuhi konflik. Dan sayangnya lagi, pemerintah kita hanya bisa prihatin," demikian Ahok. [zul]