Kepemimpinan Anas Urbaningrum Kacau, KLB Harus Digelar

RMOL. Menjawab dan menanggapi kemelut di Partai Demokrat, yang berawal dari kasus suap yang membelit Bendahara Umum partai penguasa itu, M. Nazaruddin, sebelum dia mengundurkan diri, Kongres Luar Biasa harus digelar. KLB itu sebagai wadah kepada kader Demokrat di seluruh Indonesia untuk menyatakan pendapat apakah kepemimpinan Demokrat saat ini masih layak dipertahankan atau tidak.

"Ini menyikapi bahwa ada persoalan leadership yang kacau balau. Sebuah organisasi kalau ada sebuah yang sangat urgen tingkatannya, kan harus merubah kepemimpinan. Karena ini menyangkut leadership di Partai Demokrat," kata pengamat politik Syahganda Nainggolan kepada Rakyat Merdeka Online.

Syahganda kembali menegaskan bahwa KLB ini tidak serta bertujuan melengserkan Anas Urbaningrum dari tampuk kekuasaan. Tapi, menggelar semacam referendum, dimana kader dan pimpinan Demokrat di seluruh Indonesia menyatakan pendapatnya tentang kepemimpinan saat ini. Dia mengatakan, kasus yang saat ini membelit pejabat inti Partai Demokrat itu, M. Nazaruddin, menunjukkan ada yang salah dalam kepemimpinan Anas Urbaningrum.

"Sebuah organisasi itu kan ada segitiga kepemimpinan namanya. Ada ketua umum, sekjen dan bendahara umum. Kalau salah satunya cacat, berarti tiga-tiganya itu sudah kacau. Karena inti dari elit partai itu kan tiga ini. Kalau pun misalnya ada Ketua Dewan Pembina, tapi eksekutifnya kan tiga itu," bebernya.

Kalau misalnya, salah satu ketua atau wakil sekjen yang bermanuver atau melanggar hukum, masih dianggap wajar oleh publik, dimana ketua umum atau sekjen tidak mengetahui tindakan indisipliner tersebut. Tapi, kalau yang melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah bendahara umum Demokrat, mustahil ketua umum tidak mengetahui. Karena bendum adalah orang terdekat ketua umum, di samping sekjen.

"Nggak mungkin langkah bendahara umum tidak diketahui ketua umum. Nggak ada organisasi seperti itu," beber Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle.

Atas hal tersebut ada dua kemungkinan yang dialami Anas. Pertama, Anas tahu. Kalau memang tahu, Anas harus mengakui kelalaiannya dan kegagalannya dalam mengontrol orang terdekatnya. Selanjutnya, dia meminta maaf lalu secara gentlement menyatakan mundur, sebagaimana sudah sering ditunjukkan pemimpin di negara-negara maju, seperti Jepang.

"(Kedua) kalau dia (Anas) bilang fitnah dan nggak tahu. Maka itu artinya dia lalai dalam mengontrol orang terdekatnya. Dia telah gagal. Bagaimana dia bisa memantau kadernya yang lain, kalau apa yang dilakukan orang terdekatnya saja dia tidak tahu. Artinya dia tidak punya leadership. Itu teori kepemimpinan saja," tandas mantan aktivis ITB ini. [zul]