Max Sopacua: Kalau Tidak Ada Uang Kongres Nggak Jalan

Partai Demokrat tidak khawatir terhadap dampak politik yang ditimbulkan pasca pemecatan M Nazaruddin dari partai berlambang mercy tersebut.

“Saya kira semua keputusan mempunyai risiko, termasuk risiko politik dan lainnya. Kami sudah memperhitungkan sebesar apa risikonya,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, kepada Rakyat Mer­deka, kemarin.

Menurut Max, ketika Naza­ruddin tidak datang dan tidak mengklarifikasi apa yang di­sebut­kannya, hal itu menimbul­kan dampak politik yang luas. Misalnya, dampak pencemaran nama baik terhadap partai dan kadernya.

Menurut Max, ketika Naza­ruddin tidak datang dan tidak mengklarifikasi apa yang di­sebut­kannya, hal itu menimbul­kan dampak politik yang luas. Misalnya, dampak pencemaran nama baik terhadap partai dan kadernya.

“Apa yang disampaikan Na­zaruddin itu kan tidak ada bukti-buktinya, sehingga tidak bisa kita jadikan acuan,” ujar anggota DPR itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa alasan memecat Naza­ruddin?
Ada tiga alasan. Pertama, sanksi etika yang diberikan  Dewan Kehormatan Partai De­mokrat. Kedua, kita menyerah­kan persoalannya kepada hukum tetapi dia tidak pernah menggu­bris apa yang dilakukan lembaga penegak hukum tersebut. Ketiga, dia melakukan pengiriman berita lewat BBM.

Namun keadaannya berbeda, klarifikasi itu tidak dilakukannya. Malah BBM dan wawancara lewat telepon dengan berbagai media massa.

Hanya itu alasan pemecatan­nya?
Ya, hanya itu. Kalau ada tu­dingan bahwa ada hal-hal lain yang menyebabkan Nazar dipe­cat, itu tidak benar. Pemecatan Nazar itu sudah melalui beberapa tahap, mulai dari SP 1, SP 2 hingga berujung pada pemecatan.

Apa benar ada politik uang saat Kongres Partai Demokrat seperti tuduhan Nazaruddin?
Jangankan kongres parpol, pe­milihan lurah saja tidak terlepas dari masalah politik uang. Jadi kalau ada uang di kongres itu ada­lah sesuatu yang wajar saja. Kalau tidak ada uang, kongres tidak bisa jalan.

Saya juga ingin me­nekan­kan, tidak ada perten­tangan antara kubu Marzuki Alie, kubu Anas dan kubu Andi. Se­mua orang berpikir pada satu strategi yang kuat pada saat kong­res. Ketika kongres berakhir, kita kembali pada cita-cita kita, yakni ber­sama-sama menjalankan partai ini.

O ya, apa Rakornas akan membahas kasus Nazaruddin?
Kita harus bisa me­mi­sahkan antara Rakornas dengan Naza­ruddin, proses Nazar kan me­mang sesuatu accident bagi partai.

Rakornas iniagen­da tahunan partai yang sesuai dengan AD/ ART. Namun ini ber­tepatan dengan Nazar action, sehingga kedua hal ini selalu dikaitkan. Sesuai anjuran Ketua Dewan Pembina Partai Demo­krat  Pak SBY, pergunakanlah Rakor­nas untuk kembali mem­perli­hatkan jatidiri partai.

Ini adalah konsolidasi dari pusat hingga ke daerah yang bisa dijadikan ajang koordinasi untuk membetulkan yang se­lama ini belum betul dan mem­perlancar yang selama ini belum lancar. Artinya, agenda ini untuk me­refleksikan kembali semua ke­giatan yang sudah kita lakukan. Apakah itu dalam re­krutmen, da­lam menjalankan pro­gram, atau paling tidak me­nyangkut kader-kader yang ada di partai ini.

Apa Rakornas bertujuan mengamankan kader-kader partai?
Bukan mengamankan ya. Tapi memverifikasi kader yang ada di Partai Demokrat. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa men­jatuhkan sebuah vonis ber­sa­lah tanpa melalui proses hukum.

Saya kira persoalan aman dan tidak aman, itu menyangkut ke­beradaan mereka masing-masing. Kita bicara masalah etika dulu. Sebab, masalah hukum adalah wewenang lembaga hukum yang berkaitan dengan memberikan vonis bersalah atau tidak. Saya ingin menekankan, apabila se­orang kader tidak ada apa-apa, kan tidak masalah juga, semua kader menamakan dirinya seba­gai pejuang partai.   [rm]