Berita

MS Kaban

Wawancara

WAWANCARA

MS Kaban: Amanah Konstitusi Kita Tak Ada Suara Hangus

SELASA, 19 JULI 2011 | 04:44 WIB

RMOL. Partai Bulan Bintang (PBB) tidak gentar dengan wacana dinaikkannya parliamentary threshold (PT) di atas 3 persen pada Pemilu 2014.

”Kami sudah pasti ikut Pemilu 2014 dengan nama Partai Bulan Bin­tang, sehingga tidak perlu takut terhadap wacana di­naik­kannya PT di atas 3 persen,’’ ujar Ketua Umum PBB, MS Kaban, ke­pada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut bekas Menteri Ke­hu­tanan itu, partainya tidak perlu men­daftar ke Kementerian Hu­kum dan HAM. Sebab, sudah me­miliki badan hukum tetap.


”PPB telah melakukan kon­so­lidasi nasional dan membenahi in­­frastruktur partai untuk meng­hadapi pemilu. Kami tengah me­la­kukan penjaringan kader-kader yang ingin menjadi calon anggota le­gislatif di pusat dan di daerah,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apalagi yang dilakukan?
Sambil menunggu penye­le­sai­an Undang-undang Pemilu dan Pe­nyelenggara Pemilu, kami te­rus melakukan pembenahan dan persiapan. Saat aturannya sudah ada, kami tinggal beradaptasi saja. Kami tidak khawatir ke­naikan PT di atas 3 persen.

Berapa target perolehan suara PBB dalam pemilu mendatang?
Para pemilih PBB pada pemilu mendatang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya yakin PBB lolos dan mampu memenuhi am­bang batas PT.

Mengenai angka pastinya, se­mua partai ingin meraih suara yang sebanyak-banyaknya. Po­kok­­nya, kami optimistis. Masa dari 100 juta pemilih, tidak ada 5 per­sen yang memilih PBB.

Bagaimana kemungkinan koalisi PBB dengan partai lain?
PBB tidak menutup pintu untuk berkoalisi dengan partai lain dalam pemilu mendatang. Se­gala kemungkinan bisa saja terjadi, partai kami sangat terbuka untuk berkoalisi dengan sia­papun.

Apakah sudah ada komunikasi dengan partai lain?
Sejauh ini kami sudah me­la­kukan komunikasi intensif de­ngan sejumlah pimpinan partai. Antara lain dengan Pimpinan PKNU dan Yenny Wahid (Ketua PKB Indonesia).

Apa sudah mendekati kata se­pakat?
Semua aspirasi sudah di­sam­paikan. Kami tinggal menunggu for­mula dalam Undang-undang Pe­milu dan Penyelenggara Pe­milu. Setelah aturan mainnya ada, ya ka­mi tinggal menyesuaikan saja. PBB selalu di atas sistem, ba­gaimana sistemnya, ya kita mengikuti.

Apakah PKNU dan PKB Indonesia melebur ke PBB?
Tidak. Kami akan mengikuti pe­milu dengan nama masing-ma­sing. Komunikasi yang kami la­kukan adalah koalisi untuk meng­hadapi dan memenangkan pe­milu.

Kita semua kan menyadari dan mengetahui karut-marut pelak­sanaan Pemilu 2009. Kami tidak ingin hal itu terulang. Kami ber­harap, Pemilu 2014 bersih dan de­mokratis.

PBB tengah melakukan pen­jaringan kader yang ingin men­jadi calon anggota legislatif, apa syaratnya?
Kami mencari kader yang me­miliki kompetensi sebagai ang­gota dewan. Syarat utamanya ada dua, yakni memiliki kapasitas lea­dership dan intelektual. Ke­mu­dian, kami baru mem­per­tim­bangkan syarat-sayarat lain se­perti basis massa, dan seba­gai­nya.

Partai Anda sangat serius da­lam memilih calon anggota le­gislatif, bagaimana kalau PBB ti­dak lolos PT?
Menurut saya, angka PT mau ber­apa persen pun itu urusan DPR, terserah mereka. Saya ya­kin, mereka dapat menyerap dan menyikapi aspirasi yang ber­kem­bang di masyarakat. Tapi, kami berharap, dalam demokrasi tidak ada istilah penghangusan suara. Itu amanah konstitusi kita.

Menurut saya, orang-orang yang mendapat mandat dari rak­yat untuk duduk di kursi par­le­men harus tetap diberi ke­sem­patan, meskipun partainya tidak lolos PT. Mereka bisa bergabung de­ngan fraksi yang ada atau mem­­bentuk fraksi baru.

Dengan sistem itu berarti kita menggabungkan dua sistem pe­milu, yakni proporsional dan distrik?
Loh itu kan amanat Undang-undang Dasar, semua anggota par­­lemen kan dipilih rakyat. Ti­dak ada yang diangkat. Itu esen­sinya. Lalu, kenapa suara-suara yang dipilih rakyat itu di­ha­ngus­kan. Kan itu meng­ing­kari hasil pilihan rakyat.

Mengenai kombinasi dua sis­tem besar, saya kira tidak ada ma­salah. Sistem pemerintahan kita juga tidak utuh presidensil, ada nuansa parlementernya juga. Buk­tinya, ada hak angket. Hak angket kan bagian dari aturan yang berkembang dalam sistem par­lemeter.   [rm]

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

Mendag AS Akhirnya Mengakui Pernah Makan Siang di Pulau Epstein

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:10

Israel Resmi Gabung Board of Peace, Teken Piagam Keanggotaan di Washington

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:09

Profil Jung Eun Woo: Bintang Welcome to Waikiki 2 yang Meninggal Dunia, Tinggalkan Karier Cemerlang & Pesan Misterius

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:08

Harga Minyak Masih Tinggi Dipicu Gejolak Hubungan AS-Iran

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:59

Prabowo Terus Pantau Pemulihan Bencana Sumatera, 5.500 Hunian Warga Telah Dibangun

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:49

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp16.811 per Dolar AS

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:47

Salah Transfer, Bithumb Tak Sengaja Bagikan 620.000 Bitcoin Senilai 40 Miliar Dolar AS

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:33

Menteri Mochamad Irfan Yusuf Kawal Pengalihan Aset Haji dari Kementerian Agama

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:18

Sinyal “Saling Gigit” dan Kecemasan di Pasar Modal

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:09

KPK: Kasus PN Depok Bukti Celah Integritas Peradilan Masih Terbuka

Kamis, 12 Februari 2026 | 08:50

Selengkapnya