RMOL. Partai Hati Nurani Rakyat tetap bersikukuh pada angka 2,5 persen jumlah ambang batas suara partai untuk masuk parlemen pada pemilihan umum 2014 mendatang
"Kita tetap pada angka 2,5 persen. Tapi kalau memang dinaikkan, nggak maksimal kenaikannya. Nggak lebih dari 3 persen," kata Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin kepada Rakyat Merdeka Online kemarin petang.
Setidaknya ada empat alasan, kenapa Hanura tetap menginginkan tidak ada kenaikan angka ambang batas dari Pemilu sebelumnya. Pertama berkaca dengan Pemilu lalu. Kata Saleh, dengan angka ambang batas 2,5 persen saja ada sekitar 19 juta suara masyarakat hilang, tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. Apalagi, bila angka ambang batas lebih besar, tentu akan semakin banyak suara yang hilang.
Kedua, masih kata Saleh, sebaiknya kenaikan angka ambang batas itu bertahap. Pada Pemilu 2004, angka ambang batasnya 2 persen; lalu Pemilu 2009 naik menjadi 2,5 persen. Karena itu menurutnya, kalau pun memang dinaikkan pada pemilu 2014, angka kenaikannya sama dan menjadi 3 persen.
"Ini juga kenaikannya bertahap dong," ungkapnya.
Ketiga, menurut Saleh, pada Pemilu mendatang, angka ambang batas itu tidak hanya berlaku di DPR pusat, seperti pada Pemilu sebelumnya. Tapi diterapkan sampai ke DPRD II.
"(Keempat) pembagian suara juga habis di dapil (daerah pemilihan). Waktu kemarin kan pembagian suaranya, kalau kurang dari 50 persen dari BPP (Bilangan Pembagi Pemilih), maka dilarikan ke provinsi. Itulah yang menjadi sumber masalah saat ini, yang disorot panja mafia pemilu. Akirnya Pemilu jadi amburadul. Disitu lah terjadi transaksional," cetusnya.
Sementara partai besar mengharapkan angka ambang batas dinaikkan menjadi 4-5 persen. Hal ini dimaksudkan selain untuk menyederhanakan partai, juga untuk memperkuat sistem presidensial. Hal ini ditolak Saleh.
Karena menurutnya, saat ini saja Presiden SBY sangat kuat dan prowefull untuk menjalankan roda pemerintahan. Dia membeberkan SBY dipilih 60 persen lebih oleh rakyat dan saat ini didukung lebih 75 persen kursi di parlemen, gabungan partai koalisi.
"Itu sudah lebih dari maksimal. Jadi bukan karena sistemnya, tapi memang karena presidennya yang bermasalah. Jadi itu tidak menjadi alasan. Mestinya dia (SBY) bekerja lebih bagus, lebih
firm, tidak mempersoalkan suara di Parlemen," katanya.
Hari ini DPR akan menggelar rapat paripurna. Rapat ini mengagendakan pembahasan angka ambang batas. Tapi kemarin disepakati pada rapat konsultasi piminan fraksi dan pimpinan DPR, pada rapat paripurna ini tidak ada voting untuk mengambil keputusan. Paripurna selanjutnya merekomendasikan membentuk Panitia Khusus agar mengkaji soal ambang batas ini bersama pemerintah.
[zul]
